Bupati Malang Minta Ada Moratorium Terhadap Penebangan Pohon

Bupati Malang Sanusi  saat menghadiri penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Gunung .
NEWSNUSANTARA, MALANG – Perihal hutan gundul ,Bupati Malang HM. Sanusi meminta ada moratorium penebangan hutan yang terbilang dilakukan secara masif. Pastinya hutan yang berada di wilayah Kabupaten Malang khususnya.
“Kami pemerintah Kabupaten Malang , berharap kepada para generasi agar bisa menyelamatkan hutan. Dan itu harus kita melopori,” ujar Sanusi saat menghadiri penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Gunung .
Pada situasi hutan yang semakin jarang pohonnya, ia  berharap agar sebagian orang yang berpikir mencari uang di hutan dengan menebang pohon agar bisa menghentikan aktivitas itu.
“Kita tanam , ini yang menanam pohon malah jangan sampai melopori ikut menwbang,” ujar Sanusi.
Bberdasarkan informasi yang dihimpun, Perhutani berencana  melakukan penebangan pohon di lahan seluas hingga 10 hektare di Kabupaten Malang. Bahkan Rencana itu ia sebut akan dilakukan setiap setahun sekali.
“Jadi kita mendapat info , laporannya di Perhutani itu, ada rencana penebangan setiap tahun 10 hektare,” terang Sanusi.
Dirinya meminta agar mahasiswa bisa membuat gerakan dan meminta kepada presiden untuk memoratorium penebangan hutan. Terkhusus, hal itu juga ia sampaikan kepada mahasiswa yang tergabung di organisasi mapala.
“Kita minta mahasiswa untuk bergerak karena masa depan (hutan) ini punya mahasiswa anak cucu kita atau generasi penerus , Kalau hutannya gundul, yang sengsara mahasiswa dan generasi selanjutnya karena oksigen semakin menipis,” kata Sanusi.
Untuk itu pihaknya berharap , untuk aktivitas penebangan pohon yang dilakukan secara liar agar  bisa dihentikan. Sebab, dirinya menilai, dampaknya sudah mulai terlihat. Salah satunya terjadinya banjir bandang di Kota Batu beberapa waktu lalu dan secara tidak langsung juga berdampak ke Kabupaten Malang.
“Yang jelas , Tidak usah ada penebangan, karena dampaknya sudah jelas. Hutan gundul itu, banjir di mana-mana. Batu yang tidak pernah banjir, tahun kemarin banjir. Kekurangan air di mana-mana,” urai  Sanusi.
“Yang jelas pelaku penebangan itu bukan dari masyarakat ,  mana bisa masyarakat nebang. Yang ada bakal dipenjara. Tapi kalau yg nebang puluhan hektare atas nama itu, ya jalan. Makanya saya meminta mahasiswa untuk kelestarian lingkungan, untuk minta ke presiden ada moratorium penebangan hutan,” pungkas Sanusi. (Hmz).
Bagikan :
Baca Juga  Penyampaian Bupati Malang di  DPRD Tentang Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Malang TA  2022, Dan APBD TA 2023