NEWSNUSANTARA,BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Indeks Akses Desa (IAD) dan pembagian peran Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, yang digelar Bapelitbang Berau di Ballroom Hotel Mercure, Selasa (11/11).
Kegiatan yang menghadirkan berbagai ahli kehutanan dan lembaga teknis ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mewakili Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa dokumen IAD menjadi acuan strategis untuk memastikan pembangunan desa berlangsung tepat data, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat kawasan hutan.
“Dokumen IAD memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi desa. Ini penting agar perencanaan berjalan lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Said.
Sosialisasi ini menjadi momentum bagi seluruh unsur Pokja Perhutanan Sosial untuk menyamakan pemahaman terkait tugas, mekanisme koordinasi, serta tata kelola program. Materi disampaikan oleh sejumlah pakar, di antaranya Kepala Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. Mustafa Agung Sardjono; Guru Besar Fakultas Kehutanan Unmul Samarinda, Prof. Dr. Ir. Rujehan; serta perwakilan KPH Berau Pantai, KPHP Berau Tengah, KPHP Berau Utara, KPHP Berau Barat, dan Bapelitbang Berau.Dipandu moderator Handoyo Gunawan, para narasumber membedah strategi integrasi IAD ke dalam program pembangunan desa dan peran kunci Pokja dalam mendampingi masyarakat mengelola perhutanan sosial secara berkelanjutan.Sekretaris Bapelitbang Berau, Desmus Erysa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah dokumen IAD Kabupaten Berau rampung disusun. Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu memahami isi dokumen, alur pelaksanaan, serta porsi peran masing-masing dalam pengembangan perdesaan berbasis perhutanan sosial.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak memiliki persepsi yang sama. Mulai dari pemerintah, akademisi, lembaga pendamping, hingga kelompok masyarakat pengelola hutan,” jelasnya.
Adapun tujuan utama kegiatan meliputi sosialisasi dokumen IAD, pembagian peran pembangunan perdesaan berbasis perhutanan sosial, serta penguatan sinergi antarinstansi untuk mendukung implementasinya.Acara berlangsung khidmat dan dihadiri peserta dari kementerian, pemerintah provinsi, OPD Berau, lembaga pendamping seperti YKAN dan Menapak Indonesia, TBUP3, akademisi, sektor swasta, pemerintah kampung, LPHD, hingga kelompok tani hutan.Melalui kegiatan ini, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk mendorong desa lebih mandiri dalam mengelola potensi hutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.(ADV)
