Gelar Unjuk Rasa, HMI Beri Raport Merah Kepada Seluruh Anggota DPRD

 

HMI serta aliansi supir truk gelar unjuk rasa di depan DPRD Berau.

NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB- Puluhan massa yang terdiri dari aliansi supir truk dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Berau, gelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Berau, Selasa (20/9). Mereka menuntut DPRD bersikap tegas kepada SPBU yang dikuasai pengetab yang membuat BBM bersubsidi menjadi sulit didapatkan.

Dalam aksi itu, mereka juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja DPRD Berau yang berujung raport merah, yang diberikan peserta unjuk rasa kepada seluruh anggota DPRD Berau. Ketua HMI Berau, Andi Alfian juga mengatakan, aparat berwenang harus mampu menertibkan para pengetab BBM di seluruh SPBU yang ada.

“DPRD Berau berkomitmen dan mendorong aparat berwenang, dalam menertibkan pengetab BBM bersubsidi. Karena banyaknya pengetab, membuat BBM sulit didapatkan,” ujarnya kemarin.

Selain menyoroti soal BBM, dirinya juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Berau, karena dinilai tidak mampu bekerja dengan baik.

HMI serta aliansi supir truk gelar unjuk rasa di depan DPRD Berau.

Ada beberapa contoh yang mendasarinya memberikan DPRD Berau raport merah. Seperti tidak transparan dalam melakukan kinerja, setiap perda yang dibuat tidak ada dilakukan uji publik lebih dulu.

Selain itu, juga mendesak DPRD Berau untuk mencabut perda tentang penanggulangan bencana daerah, karena penerapan perda tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Karena lagi-lagi kami melihat, perda itu di sahkan secara tiba-tiba tanpa uji publik. Makanya, kami kemarin melihat ketika terjadi kebakaran, tidak bisa segera ditangani. Itu karena SDM nya tidak terlatih,” jelasnya. (/)

Bagikan :

Seluruh Fraksi Setuju Raperda Perubahan APBD 2022 Disahkannya jadi Perda

Bupati Berau Sri Juniarsih saat menghadiri Sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2022 di Gedung DPRD Berau, Senin (19/09/2022)

NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB- Bupati Berau Sri Juniarsih mengikuti kegiatan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Berau, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022, Senin (19/9/22).

Dari seluruh fraksi yang menyampaikan pendapat akhirnya, secara umum setuju Raperda Perubahan APBD tahun 2022. Namun dengan beberapa catatan, yang harus jadi perhatian Pemkab Berau.

Dalam sambutannya, Bupati Berau Sri Juniarsih memberikan apresiasi kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Berau, yang telah menyampaikan pandangan akhir dan sekaligus persetujuan atas Raperda Perudabahan APBD 2022 disahkan menjadi Perda.

Bupati Berau Sri Juniarsih foto bersama saat menghadiri Sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2022 di Gedung DPRD Berau, Senin (19/09/2022)

“Raperda ini, sebelum ditetapkan, akan disampaikan ke Pemprov Kaltim, paling lambat 3 hari kerja setelah dilakukan persetujuan bersama untuk di Evaluasi yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur,” ujarnya.

Dikatakan Sri, kebijakan perubahan APBD yang telah disepakati, antara Pemkab Berau dan DPRD Berau, menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2022, yang sebelumnya sudah dilakukan MoU bersama.

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, Sri mengatakan, pada dasarnya, apa yang disampaikan merupakan pandangan dan penilaian dalam bentuk catatan maupun saran dan masukan untuk kemajuan Kabupaten Berau, dan efektivitas kinerja bagi jajaran Pemkab Berau.

Untuk itu ditegaskannya, setiap catatan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daera dan akan segera ditindajlanjuti.

“Saya sebagai kepala daerah mengapresiasi atas saran dan masukan yang telah disampaikan. Dan ini akan ditindaklanjuti OPD terkait. Saya yakin, apa yang disampaikan dalam pandangan akhir fraksi ini tujuannya baik demi pembangunan Kabupaten Berau kedepan,” jelasnya.

Dikatakannya juga, sudah menjadi tanggung jawab bersama, untuk menetapkan prioritas yang terbaik bagi daerah, agar pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara dan terarah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah. Kondisi keseluruhan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2022 mengalami kenaikan, yang disebabkan hasil dari PAD dan pendapatan transfer, yakni sekira Rp 3,395 triliun.

Dia berharap, DPRD Berau sebagai mitra kerja Pemkab Berau, terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Berau menjadi lebih baik.

“Harapan kami seperti. Dengan sinergitas yang baik, akan menghasilkan pembangunan yang pesat bagi daerah,” pungkasnya. (/ADV)

Bagikan :

Wakil Bupati Berau Gamalis, Ajak Semua Pihak Dukung Penanganan Dampak Sosial Ditutupnya Jembatan Sambaliung

Wakil Bupati Berau Gamalis, hadiri rapat dengar pendapat terkait penanganan dari penutupan jembatan Sambaliung dan Pasokan BBM ke 6 Kecamatan, di Gedung DPRD Berau, Selasa (13/09/2022).

NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB- Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengikuti rapat dengar pendapat terkait penanganan penutupan jembatan Sambaliung dan suplai BBM ke SPBU di 6 Kecamatan di gedung DPRD Berau, Selasa (13/9).

Rapat itu juga dihadiri Ketua DPRD Berau, Madri Pani beserta gabungan Komisi DPRD Berau 1,2 dan 3, serta instansi lintar sektor terkait.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan, penanganan dampak sosial terkait penutupan jembatan Sambaliung, dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Berau. Meskipun, kewenangannya perbaikannya berada di Pemprov Kaltim.

“Memang jalan dan jembatan itu statusnya provinsi, tapi yang menggunakannya adalah warga Berau. Sehingga beban penanganan dampak sosialnya itu dibebankan ke Pemkab Berau. Kami berharap dukungan dan kerja sama dari semua pihak,” katanya.

Saat ini, Pemkab Berau tengah menunggu pengadaan LCT yang disiapkan oleh pihak ketiga.

Di sisi lain, Pemkab Berau juga akan menggunakan kapal tambangan untuk mengangkut kendaraan roda dua dan orang. Apalagi rencana penggunaan kapal Ferry juga batal, karena alur sungai yang terbilang kecil.

“Sebelum jembatan ditutup, moda penyeberangan yang akan digunakan ini harus semua siap. Marena Minggu ketiga September ini sudah mulai dilakukan pengerjaan, dan jembatan akan ditutup,” ungkapnya.

Dalam RDP itu, pihaknya juga akan berupaya menggandeng semua pihak, untuk menjamin kelancaran pasokan BBM bersubsidi untuk sejumlah SPBU di 6 kecamatan di sana.

Sebab, dengan ditutupnya jembatan itu, tentu akan berdampak pada aktivitas masyarakat yang berada di Kecamatan Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Baru Putih, dan Bidukbiduk.

“Ini juga jadi perhatian kami. Karena ketersediaan BBM ini juga sangat penting. Tentu itu akan jadi prioritas bagi kami, agar pasokan BBM tidak terkendala,” tuturnya.

Pihaknua juga meminta dukungan daru semua pihak. Khususnya, pihak maupun lembaga yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial akibat penutupan jembatan itu dalam mempercepat penyediaan armada untuk penyeberangan.

“Untuk jetty, dan pendukung lainnya seperti akses jalan dan lahan parkir semuanya sudah siap. Tinggal menunggu LCT ini saja. Tapi kami yakin, dengan kerja sama semua pihak, semua bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (/ADV)

Bagikan :

Bupati Berau Sampaikan Lima Raperda di Paripurna

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Berau ,Kalimantan Timur

NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB- Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Wakil Bupati Berau mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian 5 rancangan peraturan daerah (Raperda) di rapat paripurna bersama DPRD Berau di Gedung DPRD Berau, Senin (12/9).

Adapun 5 Raperda tersebut yakni, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun anggaran (TA) 2022. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015, tentang pemilihan kepala kampung. Penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Berau pada PT. Indo Pusaka berau.

Kemudian, perubahan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016,tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Berau, dan pembangunan industri Kabupaten Berau tahun 2021-2022

Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan,
pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus sesuai dengan koridor untuk kepastian hukum. Itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Kami sudah sampaikan, dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama anggota DPRD Berau,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, peranan peraturan daerah sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan kerja, serta melakukan evaluasi, dan pengawasan bagi satuan perangkat daerah.

Untuk itu, penyampaian lima Raperda ini, dapat segera ditindaklanjuti bersama DPRD Berau, agar dapat segera diterapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Harapan kami seperti itu. Agar 5 Raperda ini segera dibentuk menjadi Perda,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, penyampaian 5 Raperda tersebut berharap dapat segera ditindaklanjuti pembahasannya sesuai tahapan dan prosesnya.

“Ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya. Segera nanti dilakukan pembahasan,” pungkasnya. (/ADV)

Bagikan :

Fraksi Demokrat, dukung tambahan ADK 46 M di ABT, dan APBD 2023 160 M ADK plus 30 M dana RT.

Ft: Abdul Waris Anggota DPRD Berau dari partai Demokrat

NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB, DISWAY- Pasca kesepakatan MoU KUA-PPAS yang dilakukan Minggu lalu antara DPRD Berau dan Pemkab Berau, pembahasan anggaran APBD Perubahan 2022 dan anggaran Murni APBD 2023,memasuki tahap lanjutan.

Jika tidak ada kendala, rencananya, Minggu depan, akan dilakukan penyampaian nota keuangan RAPBD Perubahan 2022, yang akan disampaikan oleh Bupati Beray, Sri Juniarskh dalam paripurna DPRD.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau, dan Fraksi Demokrat, Abdul Waris mengatakan, saat ini terjadi penambahan pendapatan dalam APBD Perubahan, yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah. Termasuk dana bagi hasil (DBH) pajak Provinsi Kaltim ke daerah.

Hal ini kata dia, tentu berdampak pada peningkatan belanja pada berapa OPD, terutama pada belanja wajib dan program strategis daerah.

“Dan salah satu yang disepakati dalam pembahasan anggaran antara TAPD dan badan anggaran (Banggar) DPRD adalah, tambahan Aloksi dana kampung di APBD perubahan sebesar 46 Milyar,” jelasnya.

Fraksi demokrat kata dia, sangat mendukung adanya penambahan anggaran untuk dana kampung itu. Apalagi, programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dimana, alokasi itu dikelola oleh pemerintah kampung, yang merupakan ujung tombak pemerintahan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehari-hari.

“Tapi, tentu kami minta kepada kepala kampung harus bijak dan transparans dalam pengunaan ADK ini. Karena, ini uang rakyat, maka masyarakat harus mengawasi langsung pengunaan ADK ini,” jelasnya.

Ditambahankan Waris, di APBD 2023 juga, ada kenaikan pada ADK Rp 160 miliar. Hal itu menurutnya, dikarenakan bertambahnya dana transfer dari pusat. Yang mana, sesuai Permendagri tentang pedoman APBD, bahwa, minimal 10% dana transfer pusat ke daerah harus dialokasikan untuk ADK diluar ADD.

Selain itu, di APBD 2023, ada formulasi baru terkait dana RT yang berkisar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per RT, yaitu dalam bentuk bantuan keuangan RT. Dana itu, akan masuk dalam APBK. Kebijakan ini termasuk dalam 18 program unggulan di dalam RPJMD.

“Dengan formulasi ini, diharapkan dana RT benar-benar teralokasi disetiap RT di Kabupaten Berau. RT di sini bukan ketuanya, tapi institusi terbawah dalam sistem pemerintahan kita yang berisi anggota masyarakat,” pungkasnya. (/)

Bagikan :

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 Capai 105 Persen

NEWSNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021. Raperda disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas kepada Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Senin (20/6) di Gedung DPRD Berau.

Dalam laporannya, bupati menyampaikan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparasni dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi unsur tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntasi pemerintah.

Dijelaskan bahwa laporan keuangan Pemkab Berau sudah diperiksa melalui dua tahap, pendahuluan dan pemeriksaan terinci. Kedua tahap pemeriksaan tersebut memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disampaikan. “Laporan keuangan Pemkab Berau tahun 2022 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan hasil kerja sama kita semua,” jelas bupati.

Secara detail disampaikan bupati, pendapatan tahun anggaran 2021 senilai Rp 2,138 triliun dan realisasinya mencapai Rp 2,254 triliun atau 105,4 persen. “Kelebihan target penerimaan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Kemudian untuk belanja senilai Rp 2,677 triliun dengan realisasi Rp 2,253 triliun atau 84,19 persen. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja senilai Rp 423 miliar. Sisa tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja pada setiap OPD.

Sementara pada tahun anggaran 2021 terdapat surplus senilai Rp 915 juta yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. “Sementara SiLPA senilai Rp 539 miliar,” pungkasnya. (*/no)

Bagikan :

Pemkab Sampaikan Raperda LPj 2020 ke DPRD

Melalui NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB-Melalui Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Selasa (29/6) kemarin, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan Raperda laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Bupati Sri Juniarsih dalam nota keuangan LPj Tahun Anggaran 2020 memaparkan gambaran umum Kabupaten Berau, potensi wilayah, kondisi ekonomi, visi misi, arah kebijakan umum serta prioritas daerah dan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.

LPj disampaikan Sri Juniarsih merupakan progres atas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2020 lalu, seperti capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sri Juniarsih menyampaikan, pada tahun 2020 pendapatan terealisasi senilai Rp 2,356 triliun atau 103,16 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan senilai Rp2,283 triliun. Sementara untuk belanja terealisasi Rp 2,615 triliun atau 84,82 persen dari yang dianggarkan senilai Rp 3,083.

Selanjutnya laporan ini diserahkan kepada DPRD oleh Bupati Sri Juniarsih ke Ketua DPRD Madri Pani untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

Bagikan :

Proyek Pusat Sering Tidak Tuntas. Produksi Padi Berau Menurun

NEWSNUSANTARA,BERAU-Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Makmur HAPK, meminta agar semua pembangunan yang dilaksanakan baik daerah, provinsi termasuk pusat agar dituntaskan. Terutama membenahi perencanaan. Sebab masih ditemukan pembangunan fisik yang kemudian tidak maksimal berfungsi bahkan mangkrak.

Seperti contoh embung air di Kampung Labanan yang tidak berfungsi maksimal. Terutama saat musim kemarau. Sebab pengalaman tahun sebelumnya, petani padi sawah di Kampung Labanan mengalami penurunan hasil produksi akibat kekurangan air saat kemarau.

Makmur memang sempat menyebutkan bendungan merupakan proyek yang kerap tidak berfungsi maksimal setelah selesai dikerjakan. Bahkan tidak berfungsi sama sekali. Rata-rata program pekerjaan pemerintah pusat embung, irigasi atau bendungan memang kerap tidak maksimal.

“Pembangunan di daerah ada yang dari provinsi ada yang dari pusat, tapi sekarang fungsinya itu dibiarkan seperti benteng, ini yang saya nilai yang terjadi, bangunannya inikan sudah ada, manfaatnya itu, maksud saya di tuntaskanlah sudah dibuatkan bendungan misalnya, tinggal buatkan tersiernya mengalirkan ke sawah dan sebagainya, ini tinggal dilanjutkan saja,” jelasnya.

Mantan Bupati Berau ini menyebutkan, sektor pertanian terutama padi sawah rata-rata di Kaltim membutuhkan irigasi yang bergantung pada ketersediaan sumber pengairan yang memadai. Pastinya menjadi salah satu kebutuhan mendesak di wilayah pertanian dan perkebunan beberapa wilayah pertanian, termasuk di Berau.

Ancaman kekeringan hingga gagal panen kerap menghantui petani. Seperti yang sempat dirasakan petani dari kampung Labanan Makmur. Kepala kampung, Mufid Datusahlan menyebutkan warganya sempat pasrah menerima hasil panen yang turun drastis karena musim kemarau saat kemarau. “Seperti tahun 2019 lalu,” ujarnya.

Kini pihaknya berupaya memperbaiki dan membenahi embung air yang dibangun pemerintah pusat di Labanan Makmur. “Masih perlu dibenahi, ada beberapa bagian yang diperbaiki, kemudian ditata juga supaya bisa maksimal dan juga memberikan efek lain misalnya menjadi tempat wisata,” jelasnya.

Khusus untuk pengairan sawah, labanan Makmur sudah dikenal sebagai kampung penghasil beras sawah. Hasil panen ini seperti padi yang biasanya bisa menghasilkan 4 ton dalam satu hektar. Namun jika kemarau anjlok hingga hanya mampu mencapai angka 1,5 ton.

Kondisi ini juga terjadi pada hasil panen tanaman lain seperti jagung dan sayur-sayuran.Jagung misalnya, untuk tanaman bibit unggul saat ini hanya mampu menghasilkan maksimal 2 ton dalam satu hektar.
“kami berharap ada uluran bantuan dari provinsi atau pusat misalnya, karena embung itu proyek pusat, sementara kalau diambil dari dana alokasi kampung tidak cukup,” jelansya.(as/beb)

Siberindo.co

Bagikan :

Pemodal Dalam Negeri Lebih Dominan, Jateng Bukukan Investasi Lebih Rp 50 Triliun

NEWSNUSANTARA,SEMARANG – Realisasi investasi sepanjang 2020 di Jateng tercatat Rp50.242.480.882.273. Dibandingkan target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang hanya Rp24,89 triliun, perolehan itu mencapai 202 persen.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Ratna Kawuri, Jumat (29/1/2021).

Ia mengatakan, di masa pandemi Covid-19, pemodal dalam negeri lebih mendominasi ketimbang pemodal asing.

Ditambahkan, khusus triwulan IV tahun 2020, investasi di Jateng Rp12,71 triliun. Terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,81 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp4,90 triliun.

Ia menjelaskan, total 2020 realisasi investasi Rp50,24 triliun. Kalau dihitung dari target, 202 persen karena target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rp 24,89 triliun.

“Ini dikontribusikan dari penanaman modal asing (PMA) 1.363.635.000 dolar AS (Rp19,63 triliun). Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp30.606.131.200.000,” ujar Ratna.

Ia menyebut, kondisi pandemi memang mempengaruhi PMA di Jateng. Hal itu karena pembatasan akses di berbagai negara, seperti Singapura atau negara lain yang menjadi penghubung atau hubungan perdagangan internasional.

Menurutnya, kondisi ini berbeda dari periode yang sama 2019. Pada tahun itu, investasi justru didominasi oleh penanaman modal dari luar negeri.

Kondisi 2020, katanya, cukup menekan tak hanya investasi. Semua aspek mengalami tekanan luar biasa. Bagaimana kekuatan PMDN pada kondisi krisis justru menjadi penolong kinerja semakin meningkat.

“PMA mengalami keterbatasan aktivitas transportasi yang constrain (memaksa) kondisi di sana,” jelasnya.

Ratna menambahkan, sektor yang diminati PMA adalah listrik, gas dan air. Diikuti industri tekstil, barang dari kulit, serta alas kaki.

Sementara itu, PMDN cenderung meminati sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, listrik, gas, dan air. Ada pula industri mineral non logam, jasa, perumahan kawasan industri, dan perkantoran.

Sedangkan, wilayah yang menjadi primadona investasi PMA adalah Batang, Jepara, Kota Semarang, Brebes dan Kendal.

Sementara, PMDN lebih menyukai wilayah Tegal, Kota Semarang, Cilacap, Grobogan dan Kudus.

“Negara peminat investasi di Jawa Tengah adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan British Virgin Island,” urainya.

Menurut Ratna, penanaman modal tersebut mampu menyerap 170.036 orang pekerja. Jumlah ini meningkat jika dibanding 2019 yang hanya 114.743 orang.

umlah proyek pada 2020 mencapai 11.712. Angka ini naik 5.930 proyek dibanding pada 2019, di mana hanya ada 5.782 proyek.

Ratna mengatakan, Jawa Tengah memiliki stock nett investasi dan target yang kecil, namun dapat merealisasikan lebih besar. Kuncinya adalah strategi  memaksimalkan promosi investasi Jateng.

Dia menyatakan, pihaknya melakukan gerilya pada pihak yang tampak berminat pada event CJIBF atau promosi tersendiri. Misal, ketika mengunjungi kawasan New Zealand, Taipei Australia.

“Atau yang menunjukkan minat datang sendiri, itu yang kami oyak (kejar),” ujarnya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng). (*/cr8)

– sumber : jatengprov.go.id

Bagikan :

Komisi II DPR: Masyarakat Harus Tetap Patuhi Prokes Covid-19 di TPS

NEWSNUSANTARA,JAKARTA – Masyarakat yang menggunakan hak suaranya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 harus tertib mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).

“Pemilih bisa datang dengan tertib, sesuai yang diatur oleh penyelenggara dan semua (pakai) APD (alat pelindung diri), kecuali yang disediakan oleh penyelenggara seperti sarung tangan harus tetap digunakan, seperti masker. Biar Pilkada ini sehat dan aman,” terangnya.

Politisi NasDem ini mengaku telah menggunakan hak suaranya di Karawang. Tempat pemungutan suara (TPS) lokasi dirinya menyoblos sudah melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat dan tertib. 

“Hari ini saya juga sudah memilih di TPS di Karawang, semua tertib kok. Tidak ada kerumunan, semua tertib. Semua memakai APD,” ungkapnya.

Meski demikian, Saan tetap mengingatkan penyelenggara Pilkada untuk dapat memastikan semua perlengkapan logistik pemungutan suara harus terpenuhi.“Penyelenggara untuk bisa memastikan semua terkait perlengkapan untuk pemungutan suara dengan prokes itu harus benar-benar terpenuhi dan secara teknis penerapan prokes juga itu dijalankan di semua TPS,” jelasnya. (sam)

Bagikan :