Satpol PP Kota Malang Gencar Lakukan Razia Tempat Jual Raging Anjing

NEWSNUSANTARA.COM – MALANG – Kota Malang telah membuat sebuah aturan dimana dilarangnya penjualan daging anjing,kebinakan itupun mendapat Sambutan hangat dari masyarakat.
Begitu keluar himbauan itu dari Walikota Malang,Satpol PP Kota Malang langsung bergerak melakukan razia ke tempat  tempat jual beli daging anjing mulai  hari, Senin (17/1) dan hari ini Jum’at  (21/1/2022).
Rahmat Hidayat Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang,mengatakan, pihaknya bersama anggota terus  melakukan razia , diantaranya ke lima tempat yang terbukti menjual daging anjing.
“Pada hari Senin lalu ada tiga tempat kita datangi dan tambah dua tempat lagi hari ini baru kita datangi di Jalan Juwet, Klojen dan Jalan Simpang Bondowoso, Klojen,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Jum’at  (21/1/2022).
Razia itu menurut Rahmat adalah  sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang, Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing di Kota Malang.
“,Isi daripada SE tersebut, menginstruksikan agar Satpol PP merazia tempat penyembelihan maupun penjualan daging anjing. “.lanjutnya.
Menurut UU RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa daging anjing bukan masuk kategori pangan dan tidak untuk dikonsumsi.
Pada saat razia pada Rabu kemarin  dilakukan, pengelola tempat penjual daging anjing tersebut dinilai cukup kooperatif.
“,Selain itu juga kita beri surat pernyataan kepada pengelola tempat agar tidak menjual daging anjing dan ternyata mereka bersedia,” kata dia.
Beberapa hari razia dilakukan, Satpol PP Kota Malang hanya memberikan teguran kepada para pengelola tempat jual beli daging anjing.
Hal ini disebabkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) sehingga Satpol PP hanya bisa melakukan teguran.
“Yang jelas dalam program ini tidak ada penindakan tegas. Kami menunggu itikad baik dari pengelola warung makan karena untuk penindakan tegas seperti penutupan perlu ada Perwal terlebih dahulu ,” tutupnya.(HAmzah).