3 pedagang buah kena tipiring, Satpol PP Lanjutkan Pantau pedagang Lain

NEWSNUSANTARA.COM, TARAKAN – Dijelaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hanip Matiksan, bahwa sebelumnya pemberlakuan tipiring pada 3 pedagang buah telah dilakukan karena tidak mengindahkan aturan perda setelah dikenakan teguran dari pihak Satpol PP saat melakukan penertiban.

“Ini sudah kami laksanakan tepiring 3 orang pedagang buah musiman di pengadilan. Sudah diputuskan mereka terkena denda sebesar 300 ribu rupiah atau saksi pidana kurungan dikenakan selama 3 hari. jadi ada efek jerah kepada masyarakat.” Terang Hanip saat dijumpai Newsnusantara di Ruang Kasat Satpol PP (28/1/2022).

Pemberlakuan tipiring dilakukan apabila setelah diterimanya 2 kali teguran yang dimana pedagang masih tidak mengindahkan aturan perda yang ditetapkan.

Hingga saat ini pihak satpol PP masih memantau dan terus berupaya menghimbau kepada Pedagang Lainnya lewat kegiatan patroli rutin harian, dalam rangka penertiban pedagang sesuai dengan aturan perda nomor 20 Tahun 2001 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima (PK5) dan Pedagang kaki Lima Pedagang Musiman dan perda nomor 13 tahun 2002 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Tarakan.

Hanip menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin berjualan, namun harus harus tertib dan taat akan peraturan yang sebelumnya ditetapkan, dimana dalam hal ini berlaku baik bagi PK5 maupun PK5 Musiman.

“Ini sudah kita himbau kepada masyarakat yang pedagang musiman itu, silahkan berjualan di tempat-tempat yang ada aturan mainnya. Jangan berjualan dipinggir jalan mapaun diatas trotoar. Kami mengharapkan juga masyarakat harus tertib berjualan, pemerintah tidak akan melarang tapi ada aturannya yang harus dipatuhi dalam melakukan penjualan. bukan hanya pedagang musiman, untuk pedagang kaki 5 juga kami tertibkan, kami tetap laksanakan pemantauan” Tegas Hanip

Lanjutnya lagi, walaupun pihak pemerintah saat ini belum bisa menyediakan tempat khusus untuk berdagang, namun pemerintah memberikan kelonggaran para pedagang tersebut dengan memanfaatkan atas parit sebagai kegiatan berdagang dengan catatan tidak boleh meninggalkan barang yang diperdagangkan dan mengemas setelah kegiatan berdagang selesai dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban.

“Untuk saat ini pemerintah memang belum bisa menyiapkan tempat berjualan. ada kebijakan pemerintah diperbolehkan berjualan diatas parit dengan catatan setelah berjualan , mengemas barang-barang agar tertib, apabila barang tersebut tidak tertib, akan kembali kami amankan di satpol PP.” Tutup Hanip. (Putri)