NEWSNUSANTARA BERAU- Rencana pengoperasian RSUD Tanjung Redeb pada Mei 2026 menghadapi kendala di luar aspek teknis. Kawasan yang seharusnya steril justru mulai ditempati warga, bahkan berdiri bangunan baru di akses utama menuju rumah sakit.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rivai, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan. Ia khawatir situasi ini dapat mengganggu kesiapan operasional fasilitas kesehatan tersebut.
Ia mengungkapkan, aktivitas warga di area rumah sakit sudah terlihat sebelum peresmian dilakukan. Bahkan, pembangunan baru muncul di titik yang dinilai sangat vital.
“Belum difungsikan saja sudah ada yang menempati, bahkan sampai mendirikan bangunan di jalur masuk,” ujarnya.
Rivai menilai keberadaan bangunan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Selain melanggar aturan, hal itu juga berpotensi memicu persoalan yang lebih luas jika tidak segera ditertibkan.
“Letaknya persis di depan akses utama dan sudah dilengkapi fasilitas. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kinerja Satpol PP dalam menjaga kawasan milik pemerintah daerah agar tetap steril dari aktivitas ilegal.
“Lahannya jelas milik pemda, jadi seharusnya tidak ada pembangunan di situ,” katanya.
Menurut Rivai, status lahan tersebut sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menyebut adanya kesepakatan lama antara pemerintah daerah dan Inhutani terkait pembagian masing-masing 10 hektare.
“Pembagian lahannya sudah disepakati sejak awal, masing-masing pihak punya porsi yang jelas,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat lokal umumnya memahami batas lahan tersebut. Namun, aktivitas yang terjadi belakangan justru didominasi oleh pendatang.
“Warga setempat tahu batasnya, yang banyak masuk sekarang justru orang luar,” ungkapnya.
Rivai menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, target operasional rumah sakit bisa terganggu. Padahal, keberadaan RSUD tersebut sangat penting bagi peningkatan layanan kesehatan di Berau.
Ia pun mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai peruntukan.
“Masalah ini harus segera diselesaikan agar rumah sakit bisa beroperasi sesuai rencana,” tandasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
