Perumda Batiwakkal Tertekan Biaya Operasional, DPRD Berau Dorong Penyesuaian Tarif Air

Minggu, 3 Mei 2026 07:17 WITA

NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – Perumda Batiwakkal yang mengelola layanan air bersih di Kabupaten Berau saat ini menghadapi tekanan berat akibat tingginya biaya operasional yang tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari DPRD Berau.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menggambarkan situasi perusahaan daerah itu seperti “hidup segan, mati tak mau”. Ia menilai, meskipun masih mampu bertahan, kondisi tersebut tidak sehat untuk jangka panjang.

Menurutnya, sejak tahun 2011, Perumda Batiwakkal tidak pernah melakukan penyesuaian tarif air, sementara harga pokok produksi (HPP) terus mengalami peningkatan.

Baca Juga  Rangkul Pelaku Bangun UMKM Center
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong.

“Ini luar biasa, PDAM masih sanggup bertahan dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau hanya mengandalkan pemasukan dari sambungan rumah (SR), itu yang keliru,” ujarnya, Senin (3/5/2026).

Rudi menjelaskan, selama ini perusahaan hanya bertumpu pada pemasukan dari sambungan baru pelanggan, tanpa didukung penyesuaian tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal itu dinilai tidak seimbang untuk menopang operasional.

Baca Juga  DPRD Berau Dorong Pemkab Libatkan Generasi Muda dalam Pembangunan Daerah

Sebagai solusi, ia mendorong agar dilakukan penyesuaian tarif air bersih secara bertahap dengan sistem pengelompokan pelanggan. Penyesuaian dapat dimulai dari kalangan rumah tangga menengah ke atas, sektor industri, hingga perhotelan.

Setelah itu, kebijakan dapat diperluas ke kelompok masyarakat menengah hingga pelanggan bersubsidi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

“PDAM Berau ini salah satu yang terbaik dalam pengelolaan air bersih. Kita ingin perusahaan ini benar-benar sehat dan mampu memberikan pelayanan maksimal tanpa terus bergantung pada subsidi pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga  Wakil Bupati Asahan hadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Time Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Ia menambahkan, pembahasan terkait rencana penyesuaian tarif tersebut sudah beberapa kali dilakukan antara DPRD dan pihak Perumda Batiwakkal dalam forum rapat internal.

Rudi juga mengingatkan adanya risiko jika kondisi ini terus dibiarkan. Salah satunya adalah potensi pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah provinsi atau daerah lain, yang tentu akan merugikan daerah.

“Padahal ini investasi besar. Sayang kalau sampai dikelola pihak lain, sementara kita punya potensi yang luar biasa,” pungkasnya.

Reporter: Akmal I Editor: Hendra

Bagikan:
Berita Terkait