NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-Biduk hingga kini masih diupayakan Pemkab Berau mengenai perizinan dan kelengkapan prasarana lainnya, agar bisa segera dioperasikan, Selasa (15/7/2025).
Sehingga jalur perekonomian melalui perairan menuju laut Sulawesi dan sekitarnya bisa terhubung. Oleh karena itu, dampak positifnya pun bisa dirasakan masyarakat sekitar maupun pedagang dari provinsi lain.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyebut, progres yang telah berjalan sejauh ini terkait kesiapan pelabuhan itu yakni, kelengkapan teknis dan administratif yang terus dikomunikasi dengan instansi terkait. Seperti Dinas Perhubungan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb.
“Progresnya berjalan baik, meskipun memang ada beberapa regulasi yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk disesuaikan,” sambungnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang turut mengawal percepatan pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan.
“Jika seluruh syarat teknis dan perizinan telah terpenuhi, operasional pelabuhan bisa segera dimulai secara resmi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Pelabuhan Teluk Sulaiman diyakini akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah selatan Berau, terutama di sektor perdagangan, kelautan, dan pariwisata.
“Pelabuhan ini bukan hanya fasilitas transportasi, tetapi juga menjadi titik strategis untuk membuka konektivitas antar pulau. Dengan adanya pelabuhan aktif, roda ekonomi lokal akan semakin berputar cepat,” ujar Sri Juniarsih.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau, Andi Marawangeng, mengungkapkan bahwa meski belum diresmikan sepenuhnya, Pelabuhan Teluk Sulaiman sudah mulai dimanfaatkan oleh sejumlah kapal untuk kegiatan bongkar muat maupun pelayaran antar pulau.
“Beberapa kapal kayu yang membawa penumpang serta barang seperti buah-buahan, semen, dan bahan pangan sudah mulai berlabuh di pelabuhan ini. Bahkan sudah ada uji coba pelayaran ke Kota Palu, Sulawesi Tengah,” jelas Andi.
Namun ia mengingatkan bahwa tidak semua kapal saat ini telah mengantongi izin operasional secara lengkap.
“Untuk kapal besar, izinnya sudah diterbitkan oleh KUPP. Namun untuk kapal penumpang kecil, izinnya masih dalam proses penertiban oleh pihak KUPP,” tegasnya.
Andi menambahkan bahwa Dishub Berau hanya memiliki kewenangan untuk pengelolaan sisi darat pelabuhan, seperti dermaga, jalan akses, dan fasilitas penunjang lainnya. Sementara pengurusan perizinan kapal sepenuhnya berada di bawah wewenang KUPP.
Sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur pelabuhan, Pemkab Berau juga telah mengalokasikan tambahan anggaran pada tahun 2025 untuk pembangunan tiga segmen tambahan dermaga.
Kata dia, masing-masing segmen sepanjang lima meter, sehingga total panjang tambahan mencapai 15 meter.
“Target kami, pengerjaan tiga segmen tambahan ini rampung dalam waktu satu bulan ke depan. Anggarannya sekitar Rp13 miliar, bersumber dari APBD murni Kabupaten Berau 2025,” terangnya.
Hingga saat ini, fasilitas dasar pelabuhan telah terbangun hampir lengkap, seperti dermaga apung, lampu penerangan, pagar pengaman, serta akses jalan.
Penambahan segmen baru ini diharapkan dapat menyempurnakan kesiapan pelabuhan dalam melayani aktivitas pelayaran secara intensif.
“Ke depan, Pemkab Berau juga berencana memperluas jaringan pelayaran dari Teluk Sulaiman menuju beberapa wilayah strategis lainnya di Sulawesi, Kalimantan bagian selatan, hingga ke kawasan Indonesia tengah, sebagai bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah-wilayah pesisir,” tandasnya.
(MGN/ADV)
