NEWSNUSANTARA,SAMARINDA-Pemerintah Kabupaten Berau kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi yang kesembilan kali secara berturut-turut diraih Kabupaten Berau, sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perbaikan.
“Alhamdulillah, tahun ini Berau kembali memperoleh Opini WTP untuk yang ke-9 kalinya,” ujarnya usai menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK Kaltim, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, salah satu indikator positif dari hasil pemeriksaan tahun ini adalah semakin berkurangnya jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai temuan dan catatan yang pernah menjadi perhatian berhasil ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sri Juniarsih juga menegaskan bahwa pada pemeriksaan kali ini tidak terdapat pengembalian kerugian ke kas negara, yang menandakan semakin baiknya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini menunjukkan perbaikan yang terus dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai aturan,” katanya.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus berupaya meningkatkan kualitas administrasi, perencanaan, hingga pelaporan keuangan.
Selain dukungan aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat juga dinilai turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pengawasan dan keterlibatan dalam berbagai program pembangunan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, menjelaskan bahwa penentuan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Ia menyebutkan, hasil pemeriksaan terhadap seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2025 menghasilkan ratusan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Namun, Berau dinilai mampu menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kembali meraih opini tertinggi dari BPK.
Keberhasilan mempertahankan WTP selama sembilan tahun berturut-turut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Akmal I Editor: Hendra
