NEWSNUSANTARA,BERAU-Kebijakan pemerintah pusat yang akan menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 dipastikan memberi pengaruh besar terhadap struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Berau. Dengan penyesuaian ini, pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi dalam penyusunan belanja agar APBD tetap berjalan secara optimal.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai efisiensi memang menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Ia menegaskan, efisiensi bukan semata respons atas pengurangan TKD, melainkan bagian dari upaya memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Pemangkasan ini tentu akan terasa dampaknya. Tetapi efisiensi memang harus dilakukan untuk memastikan anggaran dipakai lebih efektif,” ujarnya.
Kendati demikian, Sumadi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak serta-merta memangkas program yang justru memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar warga harus tetap berjalan dan tidak menjadi korban penyesuaian anggaran.
“Yang paling penting adalah memastikan program yang bersentuhan dengan masyarakat tidak terabaikan. Dampak pengurangan TKD ini jangan sampai dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Sumadi juga menyoroti pentingnya sikap adaptif pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi fiskal yang berubah. Menurutnya, pengurangan dana pusat tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan atau menunda agenda kerja yang sudah direncanakan.
“Kita jangan terjebak hanya pada persoalan pemangkasannya. Fokusnya harus pada bagaimana program yang memberi manfaat tetap bisa berjalan,” katanya.
Ia berharap, koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin diperkuat dalam menyusun strategi belanja yang efisien namun tetap produktif. Dengan kolaborasi yang solid, ia optimistis penyesuaian anggaran bisa dilalui tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif semakin kompak, saya yakin tantangan ini bisa diatasi dan pembangunan tetap berjalan,” tutupnya.
(adv)
