NEWSNUSANTARA,BERAU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menghadiri Retret Sekretaris Daerah se-Indonesia yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor pada 26–29 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Said membawa misi penting: membahas kebutuhan minimum anggaran belanja tahun 2026 pasca kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah itu diikuti 1.104 peserta, terdiri dari Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Said hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Renny Triariani. Ia menjelaskan, seluruh peserta diwajibkan bermalam di kampus IPDN selama kegiatan berlangsung dan mengikuti seluruh rangkaian agenda yang telah dijadwalkan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan kebutuhan anggaran daerah, terutama setelah adanya kebijakan pengalihan TKD yang berdampak besar terhadap kapasitas fiskal di daerah,” ujar Said.
Dalam forum tersebut, Said mewakili Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan usulan program dan kegiatan 2026 kepada 16 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).
Usulan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, transportasi, komunikasi dan digital, ekonomi kreatif, pariwisata, kebudayaan, perindustrian, koperasi, pemerintahan dalam negeri, kelautan dan perikanan, pertanian, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA).
“Retret ini bersifat dialogis. Setiap daerah diberi kesempatan menyampaikan aspirasi dan menyesuaikan program daerah dengan arah kebijakan pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said menyebut ada beberapa program nasional prioritas yang akan diimplementasikan di daerah pada tahun depan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Untuk itu, Pemkab Berau perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran agar mampu menjalankan program-program tersebut secara optimal.
“Kebijakan efisiensi dan pemangkasan TKD memang menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan kreatif dalam mengatur belanja publik,” pungkasnya.
Dengan partisipasi dalam forum nasional ini, Pemkab Berau berharap dapat memperoleh dukungan konkret dari pemerintah pusat guna menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan program prioritas 2026 berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal.(*/ADV)
