Sengketa Tapal Batas Berlarut, Berau Desak Solusi Konkret

Jumat, 5 Juni 2026 08:23 WITA
Wakil Bupati Berau, Gamalis

NEWSNUSANTARA,BERAU-Persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang belum terselesaikan hingga kini kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau.

Sengketa wilayah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu dinilai tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial di kawasan perbatasan.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan polemik tersebut. Menurutnya, kepastian batas wilayah sangat penting agar pembangunan dapat berjalan optimal dan masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Baca Juga  Bupati Asahan Terima Kunjungan Pengurus Etnis Tabagsel

“Kami berharap ada langkah yang bijak dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat karena persoalan ini sudah berlangsung cukup lama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketidakjelasan batas administrasi berdampak pada berbagai program pembangunan yang membutuhkan kepastian wilayah kerja. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.

Baca Juga  Bentuk Karakter Patriot NKRI, Skadron-13 Serbu/Berau gelar Istighatsah Kubra dalam Rangka Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

Gamalis mengungkapkan, Pemkab Berau terus mengumpulkan berbagai data pendukung, termasuk informasi historis dan kondisi geografis wilayah yang menjadi objek sengketa. Upaya itu dilakukan untuk memperkuat posisi daerah dalam proses penyelesaian yang sedang berlangsung.

“Kami terus melengkapi data dan fakta yang berkaitan dengan wilayah tersebut agar proses penyelesaiannya memiliki dasar yang kuat,” katanya.

Menurutnya, penyelesaian tapal batas harus menjadi kepentingan bersama karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan guna mencari jalan keluar terbaik yang dapat diterima semua pihak.

Baca Juga  PLN Catat Rekor Peningkatan Konsumsi Energi Kendaraan Listrik Selama Nataru 2024-2025

Ia berharap persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menjadi hambatan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan.

“Yang terpenting adalah memberikan kepastian bagi masyarakat dan memastikan pembangunan dapat berjalan tanpa kendala administrasi wilayah,” pungkasnya.

Reporter: Akmal I Editor:Hendra

Bagikan:
Berita Terkait