Madri Pani Minta BKPP Berau Ambil Tindakan Serius Terkait Kekosongan Jabatan di Pemerintah Daerah

Jumat, 9 Juni 2023 10:56 WITA

NEWSNUSANTARA.COM,BERAU-Madri Pani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menyoroti banyaknya jabatan yang kosong di Pemerintah Kabupaten Berau dan meminta Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) segera mengambil tindakan. Sorotan terhadap masalah ini semakin meningkat karena pemerintah kabupaten dinilai belum mengambil langkah pasti untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Hal ini dilaporkan oleh NewsNusantara.com pada Jumat (9/6/2023).

Beberapa jabatan penting yang harus segera diisi meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Camat Sambaliung yang saat ini memasuki masa pensiun.

Baca Juga  Waspada! Rumah Kosong saat Mudik Bisa Menjadi Sumber Bencana

Melihat situasi ini, Madri Pani merasa kecewa karena jabatan-jabatan yang kosong tersebut sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Madri Pani khawatir bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tidak akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena tidak ada pihak yang berani mengambil keputusan.

FOTO:Madri Pani Ketua DPRD Berau

Madri Pani menegaskan bahwa agar birokrasi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme serta prosedur yang ditetapkan, BKPP harus aktif memperhatikan masa tenggang pejabat yang terkait.

Baca Juga  Kampanyekan Electrifying Lifestyle, PLN Konvoi Kendaraan Listrik di Balikpapan

“Ideally, pengajuan terkait pengisian jabatan tersebut harus diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) enam bulan sebelum masa jabatan berakhir,” katanya.

“Bagaimana birokrasi pemerintah dapat berjalan dengan baik jika terdapat banyak kekosongan di OPD dan banyak pengurus serta penanggung jawab di bidang lain yang memasuki masa pensiun,” tegasnya.

Baca Juga  Peringati Hari Batik Nasional,Dharma Pertiwi Koorcab Tanjung Selor Daerah F Ikuti Membatik Virtual

Madri Pani mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Kami mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah daerah? Bagaimana pemerintah daerah dapat melayani masyarakat dan memenuhi harapan mereka jika mekanisme kerjanya tidak terukur,” tanyanya.

“Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan agar kekosongan jabatan di instansi tersebut dapat segera terisi,” tandasnya.  (ADV)

Reporter:Miko//Editor:Edy
Bagikan:
Berita Terkait