NEWSNUSANTARA.COM, TANJUNG REDEB – Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai dalam hal pelayanan. Khususnya untuk layanan utama direspon baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (21/7/2023).
Ketua DPRD Berau Madri Pani yang ditemui usai peletakan batu pertama, mengatakan, dengan adanya pengembangan rumah sakit maka pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal.
Dirinya juga menganggap, sejatinya pengembangan RSUD Abdul Rivai di Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redeb tersebut sudah cukup untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.
Tanpa harus ada lagi rumah sakit baru yang tentu saja, banyak hal yang perlu diperhatikan seperti dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) ataupun konsep perencanaan tata ruang (masterplan) yang juga menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Adanya pengembangan ini setidaknya dapat meminimalisir anggaran yang ada, selanjutnya tinggal menata yang kurang seperti alat medis dan lain sebagainya,” ujar Madri kepada wartawan.
“Kalau yang bagus tentu kita mengapresiasi sangat bagus, pihak rumah sakit sudah sangat baik memikirkan untuk pengembangan ini,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai renovasi rumah sakit yang lama saat bangunan baru telah berdiri, politisi Nasdem ini menyebut, itu bisa dilakukan apabila anggaran yang ada mencukupi.
“Itu tergantung anggaran, DPRD sih selalu mendorong selama itu bermanfaat untuk masyarakat banyak, karena yang namanya kesehatan ini kan di atas segala-segalanya, tentu ada budget yang diatur dalam APBD dan itu yang harus kita manfaatkan secara benar agar tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengembangan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai dimulai. Sesuai dengan rencana, gedung tersebut akan dibangun dua lantai.
Pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, Direktur RSUD dr. Abdul Rivai Jusram dan sejumlah tamu undangan tersebut berlangsung di lahan seluas 15×22 meter persegi.
Gedung baru tersebut diakui sedikit melenceng dari rencana awal yang akan dibangun enam lantai. Hal tersebut, karena anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2023 hanya tersedia Rp 15 miliar oleh Pemerindah Daerah.
Untuk itu, menyesuaikan anggaran yang ada, gedung hanya cukup untuk dua lantai. Dengan ruangan yang menjadi prioritas adalah instalasi gawat darurat (IGD), unit perawatan intensif (ICU) dan ruang operasi.
“Ini adalah tuntutan dari akreditasi rumah sakit, yang sebelumnya kita sudah mendapatkan akreditasi paripurna bintang lima jadi ada beberapa kewajiban yang harus segera kita lakukan penyesuaian standarisasi, salah satunya kapasitas ruangan dan unit pelayanan darurat tersebut,” jelas Direktur RSUD dr. Abdul Rivai Dokter Jusram. (ADV)
Reporter:Miko//Editor:Edy
