Ketua DPRD Berau Mempertahankan Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Jumat, 13 Oktober 2023 08:12 WITA
FOTO:Ketua DPRD Berau Madri Pani

NEWSNUSANTARA.COM,BERAU, – Madri Pani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diusulkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN dan RB RI).

Menurut Madri Pani, lebih baik jika PTT diperjuangkan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meyakini bahwa selama ini, tenaga honorer seperti Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga  Camat Kisaran Timur Berikan Tanda Pada Relokasi Sementara Pedagang, Proses Penataan Mulai Dimatangkan

Madri Pani juga mengungkapkan bahwa ia tetap berpegang pada arahan Mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang menyarankan agar tenaga honorer tidak dihapuskan. Sebaliknya, Isran Noor menyarankan agar mereka tetap dipertahankan dengan solusi, termasuk upaya untuk mengangkat mereka menjadi ASN. Menurutnya, hal ini akan menghindarkan adanya penerimaan PTT di masa depan.

“Saya tidak dapat memahami mengapa PTT harus dihapuskan. Sementara, kebutuhan birokrasi pemerintah baik di tingkat daerah maupun provinsi masih membutuhkan tenaga PTT yang ada,” ungkap Madri Pani.

Baca Juga  Penguatan Pembinaan Napi Harus Berlanjut Hingga Usai Masa Tahanan

Madri juga menekankan bahwa PTT yang ada di setiap instansi telah menjalankan tugasnya secara optimal dan memberikan kontribusi yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah daerah untuk proaktif dalam memperhatikan jumlah lulusan mahasiswa di daerah tersebut agar tidak terjadi tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat Strata 1 (S1).

Baca Juga  DLHK Berau Tunggu Hasil Sampel Sungai Segah dari Laboratorium Lingkungan Hidup di Samarinda

“Bukankah anggaran ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat? Seharusnya digunakan untuk membayar PTT yang ada daripada potensial terkena korupsi,” tegasnya.

Madri berharap agar keberadaan tenaga honorer terus diperjuangkan, baik melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Baginya, perekrutan CPNS dan PPPK seharusnya bertujuan untuk mengurangi jumlah PTT yang ada, bukan menghapusnya secara keseluruhan.(ADV) Reporter:Miko//Editor:Edy

Bagikan:
Berita Terkait