DPRD Berau Ingatkan Ancaman Krisis Pangan Akibat Maraknya Alih Fungsi Lahan

Senin, 3 November 2025 07:52 WITA

NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – Pesatnya perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau kini mulai menimbulkan kekhawatiran baru. Di balik kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat, laju alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun sawit dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti fenomena ini dengan serius. Ia menyebut, semakin banyak lahan pertanian yang beralih fungsi membuat Berau kini semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. “Beras saja sebagian besar masih kita datangkan dari Sulawesi dan Jawa. Ini situasi yang harus segera diantisipasi,” ujarnya.

Baca Juga  Butuh Rp 3 Miliar, Diupayakan Rampuny Sebelum Penyelenggaraan Porprov
Perkebunan Kelapa Sawit menjadi salah satu pendukung berkurangnya lahan pertanian (IST)

Menurutnya, keberlanjutan sektor pangan tidak boleh dikorbankan demi ekspansi perkebunan. Jika dibiarkan, Berau berisiko menghadapi krisis ketersediaan bahan pokok di masa depan. “Kita tidak bisa menutup mata. Kalau lahan pertanian habis, siapa yang akan tanam padi? Ketahanan pangan ini harus jadi prioritas,” tegas Sutami.

Baca Juga  Korsleting Listrik Picu Kebakaran Rumah Kontrakan di Talisayan Berau

Ia mengungkapkan, saat ini hanya tersisa tiga wilayah di Berau yang masih aktif sebagai sentra pertanian, yakni Buyung Buyung, Labanan, dan Merancang. Namun produksi dari tiga daerah itu belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Berau.

Karena itu, Sutami mendesak Pemkab Berau untuk segera merumuskan langkah nyata memperkuat ketahanan pangan, mulai dari optimalisasi lahan pertanian yang tersisa, pemberdayaan petani lokal, hingga kebijakan perlindungan lahan produktif dari ekspansi sawit.

Baca Juga  Asisten I Buka Grand Final Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas GenRe Kabupaten Asahan Tahun 2025

“Jangan sampai kita hanya menikmati keuntungan dari sawit, tapi mengabaikan kebutuhan pangan rakyat. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret,” tandasnya.

Ia berharap, isu ketahanan pangan ini tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada petani dan kemandirian daerah. “Kalau bukan sekarang kita siapkan, nanti bisa terlambat,” pungkasnya.(ADV)

Bagikan:
Berita Terkait