NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau menekankan pentingnya penataan administrasi aset kampung sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PADes). Hal itu disampaikan Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu, saat ditemui di Kantor Bupati pada Senin (24/11/2025).
Tentram menegaskan bahwa aset kampung memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara produktif. Namun, hingga kini masih terdapat banyak kampung yang belum tertib dalam pencatatan aset maupun pengurusan sertifikasinya.
“Aset kampung ini sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan asli kampung. Tapi memang harus dibenahi dulu administrasinya, karena belum semua kampung tertib dan belum semua aset bersertifikat,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa pelaporan aset kampung memiliki standar administratif yang ketat karena data yang disampaikan tidak hanya ditujukan untuk pemerintah daerah.
“Data aset ini tidak hanya dikirim ke pemerintah provinsi, tetapi sampai ke pemerintah pusat. Jadi pencatatannya harus rapi dan lengkap,” tegasnya.
Menurut Tentram, pengelolaan aset kampung sejatinya memiliki prinsip yang sama dengan pengelolaan aset daerah yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Sama saja sebenarnya seperti BPKAD mengurus aset daerah. Kampung juga punya aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik,” tambahnya.
DPMK Berau juga mendorong setiap kampung untuk memanfaatkan aset secara optimal, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, baik melalui penyewaan, pengelolaan bersama, hingga pengembangan usaha yang mampu mendorong ekonomi kampung.
“Jangan sampai ada lahan atau aset kampung yang nganggur. Upayakan semuanya bisa dioptimalkan untuk menambah PAD kampung,” tegas Tentram.
Terkait peningkatan kapasitas perangkat kampung dalam mengelola aset, Tentram memastikan pelatihan akan terus dilakukan setiap tahun mengingat seringnya terjadi pergantian perangkat serta adanya pembaruan kebijakan dan sistem.
Salah satu program baru yang memerlukan kesiapan data aset adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang membutuhkan informasi terkait lahan kampung untuk pembangunan gerai maupun operasional lainnya.
“Sekarang juga diminta input data lahan kampung untuk KDMP. Jadi perangkat kampung harus terus meng-upgrade pengetahuan dan mengikuti perkembangan aplikasi yang wajib diisi,” ucapnya.
Dengan langkah ini, DPMK Berau berharap seluruh kampung bisa lebih tertib dalam administrasi aset sekaligus maksimal dalam pemanfaatannya.
“Kampung diharapkan semakin rapi dalam pencatatan aset dan mampu mengoptimalkan penggunaannya untuk memperkuat ekonomi secara mandiri,” pungkasnya.
Reporter: Akmal//Reporter:Edi
