NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau, Hendra Pranata, menegaskan bahwa persoalan banjir di wilayah perkotaan Berau dipicu oleh laju pembangunan yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruang hijau dan area resapan air.
Menurutnya, pembukaan lahan secara masif menyebabkan hilangnya kawasan resapan yang berfungsi menahan limpasan air hujan. “Kalau orang buka semua lahan, area hijau hilang, area resapan hilang, ya pasti banjir. Walaupun kita bangun setengah mati, tetap banjir,” tegas Hendra saat ditemui di Tanjung Redeb.
Ia menjelaskan, penanganan drainase perkotaan bukan pekerjaan instan. Prosesnya memerlukan waktu panjang dan harus dilakukan bertahap, sementara pembangunan terus berjalan. “Drainase kekotaan itu bukan pekerjaan yang bisa sulap dua sampai tiga tahun selesai. Kita bertahap dan kita berkejar-kejaran dengan pembangunan di kota,” ujarnya.
Saat ini, DPUPR Berau menerapkan penanganan banjir berbasis skala prioritas. Sejumlah titik disebut sudah mengalami perbaikan signifikan. Kawasan Kedaung, misalnya, kini tidak lagi terdampak banjir di sekitar area sekolah. Sementara itu, genangan di wilayah Ardina dan Klo Sumama juga dilaporkan menurun drastis.
Namun, munculnya pembukaan lahan baru memunculkan persoalan baru di titik-titik lain. “Setelah satu titik selesai, kita pindah lagi ke titik lain yang kena dampak dari pembukaan lahan. Dari dulu sampai sekarang selalu ada pekerjaan baru,” ungkap Hendra.
Normalisasi saluran air tetap dilakukan, namun sangat bergantung pada ketersediaan anggaran daerah yang saat ini mengalami penurunan. “Kalau ada anggarannya, kita normalisasi terus. Cuma sekarang anggarannya menurun banyak. Kita tidak tahu ke depan seperti apa,” katanya.
Salah satu titik terberat, lanjut Hendra, berada di kawasan Cuk Nyadin. Wilayah tersebut menjadi pekerjaan rumah besar karena karakter salurannya yang merupakan bekas anak sungai besar. “Dulu itu sungai yang bisa dimasukin perahu. Sekarang karena pembukaan lahan, ya lihat sendiri bagaimana kondisinya. Penanganannya bukan murah, bisa puluhan miliar,” ujarnya.
Pada tahun ini, DPUPR Berau masih memfokuskan penyelesaian proyek penanganan banjir di kawasan Albina, BI, Durian, hingga jalur tembus menuju Maritam. “Yang ini kita kejar 100 persen,” tegasnya.
Selain itu, wilayah Diponegoro dan sebagian kawasan Gunung Tabur juga masuk dalam daftar prioritas penanganan. Dengan keterbatasan anggaran dan banyaknya titik rawan, DPUPR Berau menegaskan penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan. “Kita cari prioritas. Selama bisa kita kerjakan, kita kerjakan maksimal,” tutup Hendra.
Reporter: Akmal // Editor: Edi
