NEWSNUSANTARA BERAU- Rencana pemangkasan produksi batu bara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diprediksi memberi tekanan pada pendapatan daerah.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, menilai kebijakan tersebut tetap berimbas pada keuangan daerah meski tidak berlaku untuk seluruh perusahaan tambang.
Menurutnya, pengurangan produksi hanya diterapkan pada sejumlah perusahaan dengan porsi tertentu. Ia menyebut perusahaan besar seperti Berau Coal kemungkinan mampu bertahan karena didukung kapasitas dan jaringan pasar yang kuat.
“Kebijakannya memang tidak menyeluruh, tapi pengaruh ke PAD dan APBD tetap terasa,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila kebijakan ini meluas, potensi penurunan anggaran daerah tidak bisa dihindari. Dari posisi APBD sekitar Rp3,2 triliun, nilainya berpeluang turun hingga mendekati Rp3 triliun seiring melemahnya kontribusi sektor pertambangan.
“Pasti kejadian,” ucapnya.
Namun demikian, kondisi tersebut dinilai masih bisa dikelola. Dedy menekankan pentingnya penajaman prioritas belanja daerah, dengan mendahulukan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengedepankan proyek yang bersifat estetika saat ruang fiskal menyempit, melainkan fokus pada kebutuhan dasar seperti pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur krusial.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan langkah antisipatif melalui strategi fiskal yang terukur agar penurunan PAD tidak menghambat pembangunan maupun kesejahteraan warga,” pintanya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor Hendra
