NEWSNUSANTARA BERAU- Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah terus berlanjut. Tahun ini, satu unit insinerator berkapasitas tiga ton dipastikan akan dibangun di Kecamatan Talisayan.
Langkah tersebut difokuskan untuk memperkuat penanganan sampah di kawasan pesisir yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.
Plt Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Limbah B3 DLHK Berau, Helmi, menyebut penetapan Talisayan bukan tanpa alasan. Kecamatan tersebut dinilai telah memiliki kesiapan infrastruktur sekaligus menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan sampah.
“Penambahan insinerator tahun ini hanya satu unit, dan itu ditempatkan di Talisayan. Selain kesiapan wilayah, keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan utama,” kata Helmi, Selasa (20/1/2026).
Menurut Helmi, tidak semua kampung atau kecamatan dapat langsung memperoleh fasilitas insinerator dari pemerintah daerah. DLHK menetapkan standar tertentu bagi wilayah yang ingin mendapatkan dukungan tersebut, mulai dari ketersediaan TPS 3R, keberadaan bank sampah, hingga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Kalau tiga unsur itu sudah berjalan, berarti daerah tersebut serius dan siap mengelola sampahnya,” jelasnya.
Saat ini, Berau telah mengoperasikan tiga insinerator yang tersebar di Kampung Merancang Ulu, Tanjung Batu, dan Labanan Jaya. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai cukup efektif dalam mengurangi timbunan sampah di wilayah masing-masing.
Helmi berharap keberhasilan kampung-kampung tersebut dapat menjadi pemicu bagi wilayah lain untuk bergerak mandiri. Namun ia tak menampik bahwa tingginya biaya pengadaan menjadi tantangan besar. Untuk insinerator skala kecil saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta per unit, sementara kapasitas besar bisa menelan biaya hingga Rp3 miliar.
“Kondisi ini membuat kami mendorong kampung agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Dana Desa, ADK, hingga dukungan koperasi bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
DLHK, kata Helmi, tetap siap memberikan pendampingan teknis apabila kampung berinisiatif membangun fasilitas pengolahan sampah sendiri. Selain sarana, ia menegaskan bahwa faktor sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah.
Untuk itu, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menjadi salah satu solusi yang didorong. KSM diharapkan dibiayai oleh kampung dan mendapatkan pembinaan dari DLHK agar pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan.
“Jangan hanya berhenti di sosialisasi. Harus ada fasilitas, orang yang bekerja, dan sistem yang berjalan,” tegasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Edi
