NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – Di tengah ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Bupati Berau, Sri Juniarsih, memilih untuk tidak terburu-buru dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Beberapa kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), telah menyuarakan langkah efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan rumah tangga pemerintah. Namun, Sri Juniarsih menilai setiap daerah memiliki kondisi fiskal yang berbeda, sehingga kebijakan serupa tidak bisa diterapkan secara serampangan.
“Sumber pendapatan dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Tak semua daerah memiliki kemampuan anggaran yang sama,” ujar Sri Juniarsih, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa struktur pendapatan Berau masih bergantung pada sektor industri ekstraktif, seperti pertambangan dan kehutanan. Meski demikian, pemerintah daerah juga tengah berupaya mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif.
Menurutnya, langkah strategis dalam pengelolaan anggaran pembangunan yang tercantum dalam batang tubuh APBD 2026 perlu melalui kajian mendalam dan kehati-hatian sebelum diputuskan.
“Itu butuh kami kaji lagi lebih dalam di internal,” katanya.
Sri menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Kalau kebijakan efisiensi, anggaran perjalanan dinas memang sudah dipotongkan. Berlaku sudah tahun ini,” ungkapnya.
Kendati berada dalam situasi potensi pemangkasan anggaran, Sri memastikan bahwa program-program prioritas dan janji pembangunan yang telah berjalan akan tetap diupayakan penyelesaiannya.
“Belum kami pastikan sekarang, karena ini masih berproses ya,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus membangun komunikasi intensif dengan para kepala daerah di Kalimantan Timur, termasuk dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk menyelaraskan langkah dan memastikan aspirasi daerah mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Kami terus bangun komunikasi ke Pak Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud,” pungkasnya.
(/Adv)*
