Cegah Penyelundupan, DPRD Berau Tekankan Sinergi Pengawasan Jalur Laut

Rabu, 25 Maret 2026 10:38 WITA

NEWSNUSANTARA BERAU- Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan pada jalur transportasi air, terutama di titik keberangkatan dan kedatangan speedboat yang kini semakin padat aktivitas.

Ia menilai, pertumbuhan transportasi sungai dan laut yang semakin pesat, termasuk konektivitas dengan daerah luar, harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang lebih maksimal. Langkah ini penting guna mengantisipasi potensi masuknya barang terlarang ke wilayah Kabupaten Berau.

Menurut Dedy, jalur perairan masih menyimpan celah yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, khususnya pada rute yang terhubung langsung dengan kawasan perbatasan maupun luar daerah. Ia mengungkapkan bahwa arus masuk barang justru menjadi titik krusial yang perlu diawasi.

Baca Juga  Forum Berau Sehat Gelar Pembinaan FKKS 2023, Wujudkan Berau jadi Kabupaten Sehat

“Perhatian utama itu ada pada arus masuk. Biasanya barang ilegal berasal dari Tawau menuju Tarakan, kemudian diteruskan ke Berau melalui jalur laut,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut pola distribusi tersebut bukan hal baru. Namun demikian, kondisi itu tetap membutuhkan langkah antisipasi yang serius, terlebih dengan meningkatnya mobilitas masyarakat melalui transportasi air yang turut mendorong aktivitas speedboat dari berbagai wilayah.

Baca Juga  Prabowo Subianto Kumpulkan 2000 Babinsa jajaran Kodam Mulawarman 

Dedy mengingatkan, tanpa pengawasan yang ketat, Berau berpotensi menjadi target empuk, baik sebagai pasar maupun jalur transit bagi peredaran barang ilegal. Dampaknya pun dinilai tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga dapat merambah ke sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini harus benar-benar jadi perhatian. Jangan sampai kita lengah,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengawasan. Keterlibatan aparat kepolisian, TNI, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dinilai penting, terutama yang memiliki kewenangan di sektor transportasi dan pengawasan wilayah perairan.

Baca Juga  Batalyon A Pelopor Brimob Kaltim Maksimalkan Patroli Perbankan Malam Hari Cegah Kriminalitas

Pengawasan terpadu, lanjutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan di seluruh titik masuk, termasuk pelabuhan kecil dan dermaga yang selama ini belum terpantau secara optimal.

Selain itu, Dedy juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan penumpang dan barang guna mempermudah proses pengawasan di lapangan. Ia turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah perairan.

“Peran semua pihak sangat dibutuhkan dalam pengawasan ini,” pungkasnya.

Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra

Bagikan:
Berita Terkait