NEWSNUSANTARA.COM BALIKPAPAN-DPRD Balikpapan Selalu Menyetujui Anggaran Demi Kepentingan Masyarakat, Ini Kata Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur, selalu menyetujui anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, dalam sebuah wawancara dengan wartawan di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan pada Selasa (09/05/2023).
Menurut Sabaruddin, tindakan DPRD Balikpapan ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan kota. “Dewan selalu menyetujui ketika anggaran itu demi kepentingan umat, demi kepentingan orang banyak. Berapa pun anggarannya akan kita setujui. Pertanyaan kita adalah sampai kapan itu targetnya (pelaksanaan pembangunannya, red),” ujarnya.
Namun, Sabaruddin juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek tersebut agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Ia memberikan contoh terkait dengan penanganan banjir di Balikpapan. Sabaruddin mengatakan bahwa jika target tersebut tidak tercapai dan pengajuan anggaran terus dilakukan, sementara DPRD Balikpapan tetap menganggarkan, maka dipastikan anggaran yang diberikan itu siap-siap akan terbuang.
“Pertanyaan saya, target itu sudah tuntas apa belum. Sampai kapan tuntasnya itu banjir. Seharusnya dia memastikan target, tahun 2023 tidak ada lagi banjir. Kan itu targetnya. Kalau tidak ada target, anak SD pun juga bisa,” tandasnya.
Sabaruddin juga menyinggung tentang masalah pendidikan di Balikpapan yang juga masih belum tuntas. Menurutnya, dari tahun ke tahun tidak ada target yang jelas dalam penanganan masalah pendidikan. Meski begitu, Pemkot Balikpapan telah melakukan beberapa proyek pembangunan sekolah untuk mengatasi masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tiap tahun selalu menimbulkan masalah.
Salah satu proyek yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan adalah pembangunan pengendali banjir DAS Ampal dengan anggaran sebesar Rp 136 miliar menggunakan skema multiyears selama 2 tahun. Selain itu, Pemkot Balikpapan juga membangun beberapa sekolah guna mengatasi persoalan PPDB, seperti SMPN 25 di Balikpapan Barat dan pembangunan sekolah terpadu di Balikpapan Regency (SD-SMP) yang sedang berlangsung dengan anggaran sebesar Rp 33 miliar menggunakan skema multiyears selama 2 tahun.
Reporter:Ilham/HN
