NEWSNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu skala prioritas pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Berau terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Timur atas kinerja pengelolaan pembangunan kepariwisataan Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025.
Agus menegaskan, pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata semata. Diperlukan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelayanan kepada wisatawan dapat berjalan optimal dan memberikan kesan positif.
“Kalau ingin menjadikan Berau sebagai daerah wisata yang mempesona, maka seluruh OPD harus terlibat dan saling mendukung,” ujarnya. Selasa (3/2/2025) saat rapat gabunga di Kantor DPRD Berau.
Menurutnya, sejumlah OPD memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam penyediaan jaringan komunikasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bertanggung jawab terhadap kebersihan destinasi wisata, sementara Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pengaturan transportasi dan distribusi jasa angkutan wisata.
“Wisatawan harus mendapatkan pelayanan yang nyaman, aman, dan memuaskan, sehingga mereka punya cerita baik untuk dibagikan,” tambahnya.
Agus juga menyoroti minimnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan pariwisata di Berau, padahal potensi yang dimiliki dinilai sangat besar. Selain itu, ia menekankan pentingnya infrastruktur dasar, terutama akses jalan menuju objek wisata. Ia mencontohkan kondisi jalan menuju beberapa destinasi yang masih rusak dan sulit dilalui, yang berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan.
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah belum adanya standarisasi tarif transportasi wisata, khususnya angkutan laut seperti speedboat. Ia menilai kondisi ini rawan menimbulkan ketidakpastian harga bagi wisatawan.
“Tidak boleh tarif ditentukan sepihak. Harus ada standar yang jelas, termasuk jaminan keselamatan dan asuransi bagi penumpang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menilai sektor pariwisata harus terus didorong sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan, mengingat ketergantungan pada sektor tambang tidak bisa berlangsung selamanya.
“Tambang adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Pariwisata justru bisa menjadi penopang ekonomi jangka panjang,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi peran media yang dinilai sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah.
“Pemberitaan yang berimbang, kritik yang membangun, dan masukan yang solutif sangat dibutuhkan,” katanya.
Agus berharap pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, dapat hadir langsung dan mengambil peran strategis dalam memastikan sinergi lintas OPD berjalan efektif. Penempatan pejabat, menurutnya, harus didasarkan pada kinerja dan kompetensi, bukan kedekatan.
“Kalau sistemnya masih begitu, sulit untuk maju,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, dan kemauan bersama, ia optimistis Kabupaten Berau mampu mengejar ketertinggalan dan benar-benar mewujudkan tagline “Berau Mempesona.”
Reporter: Akmal I Editor: Edi
