DPRD Berau Minta Pemkab Kaji Ulang Pengurangan Peserta BPJS

Rabu, 25 Maret 2026 10:45 WITA

NEWSNUSANTARA BERAU- DPRD Berau menyoroti rencana penghapusan ribuan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Berau. Lembaga legislatif itu menilai kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Berau diminta lebih cermat dalam mengambil langkah terkait pencoretan peserta BPJS. Pasalnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Baca Juga  Bapenda Ciptakan Aplikasi e-PBB Tuk Permudah Bayar Pajak

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengungkapkan bahwa rencana penghapusan sekitar 4.000 peserta harus dikaji ulang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Jangan sampai kebijakan ini justru membuat warga yang sebelumnya terbantu malah kehilangan akses berobat. Ini perlu kita pikirkan bersama dengan serius,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Ahmad Rifai

Ia menekankan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar program bantuan, melainkan kebutuhan pokok yang harus tetap dijaga keberlanjutannya. Terlebih, tingkat kepesertaan BPJS di Berau selama ini sudah menunjukkan capaian yang cukup baik.

Baca Juga  Puluhan Pelajar Muhammadiyah Gresik Dilatih Kedisiplinan di Mako Yonarhanud 8/MBC Sidoarjo

Menurutnya, pengurangan jumlah peserta berpotensi memengaruhi capaian tersebut sekaligus meningkatkan risiko masyarakat mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan medis.

“Selama ini cakupan kita sudah lebih dari 85 persen. Kalau ada pengurangan, tentu efeknya akan terasa. Masyarakat bisa kembali menghadapi kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Rifai juga memastikan DPRD Berau akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah agar segera menyiapkan solusi alternatif sehingga perlindungan bagi masyarakat tetap terjamin.

Baca Juga  Pendidikan Tetap Prioritas, Rehab PAUD hingga SMP di Tanjung Redeb Dilanjutkan

“Kami tidak akan lepas tangan. Ini berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat, jadi harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Melalui sikap tersebut, DPRD Berau menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garda depan dalam mengawal kebijakan publik, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di daerah.

Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra

Bagikan:
Berita Terkait