Kejari Pantau Dua OPD yang Buat PAD Merugi, Dewan Ingatkan Kasus Ini Jadi Peringatan!

Rabu, 26 Juni 2024 12:38 WITA

NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Belum lama ini, Kejaksaan Negeri Berau mengeluarkan pernyataan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi pendapatan asli daerah (PAD) pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.

Sebagaimana diungkapkan mantan Kepala Kejari Berau Hari Wibowo, dua OPD tersebut masih dirahasiakan. Namun yang pasti total kerugian keuangan daerah yang sudah diketahui mencapai Rp 1,7 miliar.

“1,7 miliar itu baru perhitungan dari satu OPD saja,” ungkapnya kepada awak media.

Baca Juga  Sulitnya Mendapatkan Pupuk Jadi Penyebab Produksi Pertanian Minim, DPRD Berau Minta Pemkab Adakan Pupuk Bersubsidi

Mengenai kasus ini pula diakui Hari masih terus didalami, kejaksaan juga melakukan pengawasan secara ketat. Apabila telah rampung maka ia meminta di era kepemimpinan yang baru kasus tersebut dapat segera dituntaskan.

“Saya inginnya nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama di era kajari Berau yang baru pengembalian kerugian keuangan daerah dapat dilakukan segera,” tegasnya.

Mengetahui akan adanya temuan ini, Ketua Komisi I DPRD Berau Peri Kombong menyayangkan hal tersebut. Sebab ini kesekian kalinya OPD di Berau ditemukan adanya dugaan penyelewengan keuangan.

Baca Juga  Kedatangan Wamen Ketenagakerjaan Jadi Kebanggaan Kabupaten Berau

Ia sebagai wakil rakyat pun juga tak bisa berkomentar banyak dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada kejaksaan agar ditindaklanjuti.

“Ini kan wewenang di Kejaksaan artinya OPD yang ada itu mau nda mau dihadapi karena itu adalah konsekuensi atau resiko dari kerja, dijalaninya aja prosesnya,” katanya.

Politisi Gerindra tersebut pun memperingati OPD lain di lingkungan pemkab Berau agar kejadian serupa bisa dicegah. Dengan selalu memperhatikan kejelasan administrasi serta pemeriksaan laporan keuangan masuk dan keluar secara berkala.

Baca Juga  Apresiasi Kerja Sama Masyarakat dengan PDAM

“Kita berharap  bahwa tidak terjadi sesuatu yang merugikan negara. Kami sarankan ini menjadi peringatan bagi semua OPD yang ada sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak ketika mengambil suatu kebijakan, lebih teliti dan transparansi dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Reporter: Miko Gusti

Bagikan:
Berita Terkait