NEWSNUSANTARA BERAU- Sorotan terhadap belum difungsikannya rumah sakit baru di Kabupaten Berau kian menguat. Fasilitas yang telah rampung dibangun itu hingga kini belum juga melayani masyarakat, memicu desakan agar pemerintah daerah segera mempercepat pengoperasiannya.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, keberadaan bangunan yang sudah berdiri megah namun belum dimanfaatkan justru menjadi ironi di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Ia menegaskan, tidak ada alasan untuk menunda pemanfaatan gedung yang telah selesai dibangun.
“Kalau fisiknya sudah siap, seharusnya pelayanan bisa mulai dijalankan. Tidak harus menunggu semua fasilitas lengkap,” katanya.
Dedy berpandangan, operasional rumah sakit dapat dimulai secara bertahap. Layanan dasar seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan pemeriksaan awal, menurutnya, sudah cukup sebagai langkah awal sambil melengkapi kekurangan yang ada.
“Setidaknya masyarakat sudah punya akses untuk berobat. Jangan sampai bangunan itu kosong terlalu lama tanpa fungsi,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar rumah sakit tersebut mulai beroperasi paling lambat Mei mendatang. Penundaan yang berkepanjangan, kata dia, berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dari sisi pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.
Dedy juga mengingatkan adanya risiko catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika fasilitas yang telah dibangun tidak segera dimanfaatkan secara optimal.
“Ini menyangkut efektivitas penggunaan anggaran. Jangan sampai menjadi temuan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah kendala yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya terkait fasilitas pendukung seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum sepenuhnya siap.
Menurutnya, persoalan teknis tersebut harus dituntaskan secara paralel agar tidak menghambat operasional ke depan.
“Jangan sampai rumah sakit dibuka, tapi fasilitas pendukungnya belum siap. Itu harus dibereskan bersamaan,” katanya.
Selain infrastruktur, Dedy menyoroti kesiapan sumber daya manusia sebagai tantangan utama. Kekurangan tenaga medis, baik dokter umum maupun spesialis, dinilai masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi.
“Pembangunan gedung bisa cepat, tapi menyiapkan tenaga medis tidak bisa instan. Ini perlu perencanaan serius,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pembukaan rumah sakit tanpa kesiapan SDM berisiko memicu pergeseran tenaga medis dari fasilitas yang sudah ada. Kondisi tersebut justru dapat mengganggu layanan di rumah sakit lain.
“Jangan hanya memindahkan dokter dari rumah sakit lama. Kalau itu terjadi, pelayanan di tempat lain bisa ikut terdampak,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah menyusun langkah strategis dalam pemenuhan tenaga medis, baik jangka pendek maupun panjang. Mulai dari rekrutmen, kerja sama dengan institusi pendidikan, hingga pemberian insentif dinilai perlu segera dilakukan.
Dedy juga menekankan pentingnya dukungan regulasi agar proses tersebut berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
“Harus ada langkah konkret yang disertai kebijakan pendukung yang jelas,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kehadiran rumah sakit baru tersebut. Selain untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat agar rumah sakit tersebut tidak hanya menjadi simbol pembangunan semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Ini kebutuhan mendasar masyarakat. Rumah sakit itu harus segera beroperasi, bukan hanya berdiri tanpa fungsi,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor Hendra
