NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau tahun anggaran 2023 sudah rampung dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sabtu (11/5/2024).
Guna merealisasikan fungsi leguslatif sebagai lembaga yang mempunyai hak dan wewenang pengawasan. Ketua DPRD Berau Madri Pani mengkritisi kinerja keuangan daerah terhadap aliran realisasi pendapatan daerah.
Yang dianggap politisi Nasdem tersebut perlu ada beberapa hal yang diperbaiki khususnya pendapatan sejak tahun 2021 hingga 2023.
Ia memaparkan, sebagaimana catatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 287 juta, Pendapatan Transfer Rp 4,4 miliar sedangkan pendapatan lain-lain yang sah Rp 7,3 miliar.
Pada APBD perubahan tahun 2023 ada dana sebesar Rp 5,1 miliar tapi realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 4,6 miliar atau mencapai 89 persen. Kemudian pihaknya menjelaskan terkait dengan uraian lain-lain pendapatan yang sah di tahun 2021 sebesar Rp43 juta.
“Dilihat dari kinerja keuangan daerah kabupaten Berau tentang pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp 299 juta turun di tahun 2023 sebesar Rp 287 juta,” katanya.
Kemudian, Eks. Kepala Kampung Gurimbang itu pun mengklaim belum pernah mengetahui seberapa besar potensi sumber-sumber PAD yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak tahun 2021 sampai dari 2023
Sebab dengan melihat gambaran tersebut, Madri menilai maka sangat dimungkinkan DPRD Kabupaten Berau dalam waktu dekat akan bentuk panitia khusus (pansus)
“Kita akan bentuk pansus untuk evaluasi kinerja Perusda atau BUMD Kabupaten Berau secara keseluruhan,” pungkasnya.
Reporter: Miko Gusti
