NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Belum tersedianya asuransi kesehatan seperti BPJS dan Jamkesda untuk layanan cuci darah di RSUD dr. Abdul Rivai karena belun tersedianya dokter spesialis hemodialisa yang bersertifikasi, Minggu (9/6/2024).
Situasi ini disorot Anggota DPRD Berau Ratna Kalalembang. Menurutnya, sangat disayangkan apabila layanan tersebut memberatkan warga dengan ekonomi menengah bawah yang mengandalkan asuransi kesehatan setiap berobat.
Semestinya kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bisa menyiapkan anggaran khusus untuk kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis di Kabupaten Berau.
“Hingga saat ini Rumah Sakit di Kabupaten Berau masih sangat minim untuk doktet spesialis, tentu menyebabkan pelayanan kesehatan kurang maksimal untuk melayani masyarakat,” katanya.
Menurut politisi Golkar itu, anggaran yang disiapkan Pemkab itu nantinya diperuntukkan sebagai beasiswa menyekolahkan para dokter di Berau, baik pada jenjang spesialis maupun pada taraf sub spesialis.
Sehingga SDM di bidang kesehatan Berau semakin berkualitas dan terpenuhi secara maksimal. Tentu hal ini untuk mengurang arus masyarakat yang berobat keluar daerah untuk penyakit tertentu karena minimnya dokter spesialis yang menangani.
Pendidikan bagi para dokter spesialis, lanjutnya, tidak hanya dimaksud untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga menunjang pengembangan rumah sakit yang saat ini sedang dilakukan.
Termasuk RSUD Tanjung Redeb yang sedang dalam tahap pembangunan. Dimana, kebutuhan SDM tenaga kesehatan dibutuhkan lebih banyak.
“Percuma ada banyak rumah sakit kalau SDM untuk tenaga kesehatannya kurang. Tentu kebutuhan SDM tenaga kesehatan juga harus diperhatikan lebih serius untuk pendidikan dokter spesialis. Agar kriteria dokter spesialis yang dibutuhkan bisa terpenuhi,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Berau menyampaikan, layanan cuci darah di RSUD dr. Abdul Rivai belum dapat diklaim dengan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Alasan utama belum disediakannya jaminan asuransi kesehatan untuk layanan tersebut karena menurut Lamlay belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) spesialis penyakit dalam yang memiliki sertifikat penanganan hemodialisia.
Ketersediaan dokter spesialis yang saat ini bertugas merupakan tenaga ahli yang bekerja di layanan kesehatan di Tarakan, Kalimantan Utara.
“Sejauh ini, Dinkes Berau sudah berupaya bersurat kepada Dinkes Provinsi Kaltim untuk meminta kemudahan mencarikan tenaga spesialis dibidang tersebut,” demikian ujar Kepala Dinkes Berau Lamlay Sarie saat ditemui belum lama ini.
Reporter: Miko Gusti
