NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB- Seleksi jabatan terbuka atau lelang jabatan untuk 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk jabatan Kepala Dinas Pangan, Pertanahan, dan Kepala Dinas kominfo, diharapkan tidak diwarnai unsur politis. Itu disampaikan Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, pelaksanaan tahapan seleksi, harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi. Di mana, peserta yang benar-benar memiliki kapasitas dan kualitas dapat menempati jabatan tersebut.
“Ini yang harus dipastikan. Agar dalam seleksi yang dilakukan ini, berjalan secara professional dan tidak ada
titipan,” ujarnya, kemarin.
Memang kata dia, Bupati dan Wakil Bupati Berau, memiliki kewenangan dalam menentukan suatu jabatan dilingkungan pemerintahan. Namun, pemilihan untuk mengisi 3 JPTP tersebut, harus sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan. Bukan dari sekedar faktor kedekatan, atau bahkan balas jasa politik masa lalu.
Sehingga kata dia, realisasi visi dan misi, ataupun program daerah yang diusung saat ini, dapat berjalan dengan baik.
“Kami ingin, out put yang dihasilkan dari seleksi ini sesuai harapan. Sehingga apa yang diprogramkan kepala daerah dapat diterjemahkan realisasi di lapangan,” katanya.
Dikatakannya, lelang jabatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga nya, kepala dinas ataupun kepada bidang, hingga kepala seksi, merupakan perpanjangan tangan dari bupati dan wakil bupati.
Jangan sampai kata dia, menempatkan orang yang tidak tepat. Yang kemudian akan menjadi beban. Sehingga nya, melalui seleksi jabatan terbuka itu, diharapkan menghasilan pejabat yang visioner, dan unggul.
“Jangan sampai lelang jabatan diisi
muatan politik, titipan, hingga orang dalam. Kami tidak ingin itu terjadi. Makanya, semua tahapan diharapkan dijalankan dengan baik. Siapa yang terbaik, itulah yang diprioritaskan,” terangnya.
Kemudian, dirinya juga berpesan, kepada seluruh kepala OPD yang ada saat ini, untuk terus meningkatkan kinerja, dalam mempercepat realisasi program-progran yang menjadi target kepala daerah. Jangan sampai, ada OPD yang bekerja asal-asalan, dan menjadi beban pemerintah daerah.
“Semua harus Bersinergi, dengan mempercepat realisasinya. Kami tentu tidak ingin, ada OPD yang kinerjanya mendapat nilai buruk. Apalagi ada OPD yang serapan anggarannya sangat rendah,” pungkasnya. (/)
