NEWSNUSANTARA.COM TANJUNG REDEB– DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pedagang kaki lima yang kerap berjualan di dermaga wisata di Tanjung Redeb, Kamis (6/4).
Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Ketua Komisi I DPRD Berau Fery Kombong, Wakil Ketua Komisi II Wendy Lie Jaya, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Adapun persoalan yang dibahas di RDP tersebut yakni terkait lokasi aman bagi UMKM berdagang. Sebab, pasca dilarangnya pedagang berjualan di dermaga wisata berdampak pada penghasilan para pedagang.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta kepada instansi terkait dalam hal ini Diskoprindag Berau beserta OPD terkait, agar bisa memberikan solusi tempat yang layak bagi para PKL itu. Sehingg, mereka dapat berdagang dengan nyaman.
“Jika perlu gunakan lapanga GOR. Saya rasa tidak masalah, di sana juga digunakan pedagang mainan. Jadi bisa disatukan,” ujarnya.
Politikus NasDem ini mengatakan, Pemkab Berau boleh saja memindahkan pedagang apabila lokasinya berjualan dianghap melanggar aturan daerah. Tapi perlu juga dipikirkan, bagaimana solusi yang diberikan agar mereka tetap bisa berdagang.
“Saya tahu, silakan tegakkan aturan. Tapi harus dibijaksanai juga, dan difasilitasi kemana mereka harus berdagang selanjutnya. Jangan dibiarkan. Pemerintah tidak boleh seperti itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Diskoperindag Berau, Zulfahmi mengatakan sejak awal relokasi PKL dari Dermaga Sanggam ke area Eks KPU yang berada tepat di depan Kantor Polres Berau, pihaknya mengikuti proses tersebut.
Dikatakannya, terkait dengan tempat atau lahan, pihaknya siap untuk memfasilitasi namun untuk ketersediaan lahan itu dari BPKAD.
“Nanti kami akan buat pertemuan lagi dengan Camat, Lurah dan para PKL. Dan PKL sudah menjadi bagian dari kami tapi kami tidak punya lahan,” pungkasnya. (/ADV).
Reporter:Miko//Editor:Edy
