NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi anggaran pemerintah daerah diketahui masih sekitar 40 persen.
Meski begitu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muhammad Said, tetap percaya diri, seluruh pengguna anggaran dapat memaksimalkan serapan anggaran di sisa tahun ini.
Menurut Said, lambatnya serapan anggaran pada semester pertama lebih banyak dipengaruhi faktor teknis.
Di mana beberapa kegiatan harus tertunda karena persoalan administrasi, salah satunya terkait proses sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kondisi ini menyebabkan sejumlah program tidak bisa berjalan maksimal pada awal tahun.
“Memang kegiatan baru berproses, terutama administrasi. Ada yang terbentur sertifikasi PPK, sehingga kegiatan di awal tahun terpaksa tertunda,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa keterlambatan tersebut bukan berarti program tidak akan berjalan.
Justru, setelah hambatan administrasi teratasi, pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target bisa tercapai.
“InsyaAllah kita komitmen bersama serapan anggaran dimaksimalkan. Pekerjaan tetap dilaksanakan, hanya memang laporan serapannya yang terlihat lambat,” katanya.
Said menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran biasanya meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
Ia menyebut, bulan Juli hingga Desember akan menjadi masa krusial dalam percepatan realisasi anggaran.
“Kalau sekarang baru 40 persen, InsyaAllah di bulan Juli, Agustus, hingga Desember nanti bisa terserap. Kita targetkan September sudah mulai terlihat peningkatannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengguna anggaran agar disiplin melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan segera menyelesaikan proses administrasi. Dengan begitu, serapan anggaran tidak hanya tercapai secara nominal, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami minta OPD bekerja maksimal, jangan menunggu akhir tahun baru bergerak,” ujarnya.
Lebih jauh, Said menyampaikan bahwa percepatan serapan anggaran tidak hanya penting dari sisi administrasi keuangan, tetapi juga untuk mempercepat manfaat pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat.
“Yang kita kejar bukan hanya angka, tapi bagaimana anggaran ini benar-benar bisa terserap untuk pembangunan dan pelayanan,” pungkasnya.
(MRK/ADV)
