NEWSNUSANTARA,BERAU-Seiring meningkatnya jumlah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memperketat pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan sawit.
Aktivitas perusahaan kelapa sawit di Bumi Batiwakkal terus meningkat seiring dengan perluasan areal perkebunan dan peningkatan kapasitas produksi. Namun, kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius jika tidak diiringi sistem pengawasan yang memadai.
Anggota DPRD Berau, Fasra Wisono, menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas teknis harus memastikan seluruh perusahaan sawit menjalankan kewajibannya dalam mengelola limbah sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.
“Namanya perusahaan, pasti ada limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksinya. Itu yang mesti diawasi oleh pemerintah daerah,” ujar Fasra.
Pernyataan tersebut disampaikan Fasra baru-baru ini di Tanjung Redeb, saat menyoroti peningkatan aktivitas perusahaan sawit di berbagai kecamatan di Kabupaten Berau.
Menurutnya, meski aktivitas perusahaan sawit mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, pengawasan tetap penting agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat merugikan warga.
“Kami mengingatkan bahwa pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai limbah yang tidak terkelola dengan baik merugikan masyarakat,” tegasnya.
Fasra juga mendesak Pemkab Berau untuk melakukan kajian dan pengawasan rutin terhadap seluruh perusahaan sawit guna memastikan limbah dikelola sesuai ketentuan. Ia menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan.
“Kami menekankan pentingnya kajian dan pengawasan rutin dari instansi terkait agar potensi pencemaran dapat dicegah sejak dini,” tutupnya.
Dengan langkah pengawasan yang ketat, DPRD Berau berharap pertumbuhan industri sawit di daerah ini dapat berjalan seimbang antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.(ADV)
