NEWSNUSANTARA.COM, ASAHAN – Kisaran (17/11/2025), Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Tahun 2025 diselenggarakan di Aula Hotel Antariksa Kisaran sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Asahan. Peserta kegiatan terdiri dari pengurus koperasi, perangkat kecamatan, serta pemangku kepentingan terkait yang fokus memperdalam tata kelola dan manajemen koperasi agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara lebih efektif.
Melalui laporan penyelenggara, peserta mendapatkan penjelasan mendetail mengenai kriteria lahan dan bangunan yang diperlukan dalam mendukung operasional koperasi, sesuai Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 4 Tahun 2025. Ketentuan tersebut meliputi kebutuhan lokasi strategis, luas minimal 1.000 meter persegi, serta pemanfaatan aset pemerintah sebagai basis pendirian gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung koperasi. Sejumlah koperasi yang telah aktif di Asahan turut dipresentasikan sebagai contoh implementasi program yang sudah berjalan.
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme kerja koperasi, mulai dari penguatan kelembagaan, pelayanan anggota, hingga strategi pengembangan unit usaha. Melalui peningkatan kapasitas ini, KDKMP diharapkan dapat menjadi wadah ekonomi yang inklusif, membantu masyarakat yang belum memiliki modal, serta memperkuat peran desa dan kelurahan dalam memajukan ekonomi wilayahnya. Pendekatan ini sekaligus mendorong lahirnya koperasi yang lebih mandiri, transparan, dan profesional.
Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Melalui pemantauan dan pendampingan yang berkesinambungan, KDKMP didorong tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pemasaran potensi unggulan desa. Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Asahan sekaligus memperkuat ekosistem koperasi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan warga.
