DPRD Berau Nilai Posko Keamanan Penting Redam Gesekan di Perbatasan Berau–Kutim

Jumat, 13 Maret 2026 09:07 WITA
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris

NEWSNUSANTARA BERAU- Polemik batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur masih menyisakan ketegangan di tingkat masyarakat. Dalam situasi tersebut, keberadaan posko keamanan di kawasan perbatasan dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga situasi tetap terkendali.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai posko keamanan yang didirikan di Kampung Biatan Ilir dan Kampung Biatan Ulu memiliki fungsi strategis sebagai titik pemantauan sekaligus upaya pencegahan potensi konflik.

Menurut Waris, selama belum ada keputusan resmi terkait batas administratif kedua daerah, pengawasan di wilayah perbatasan perlu terus dijaga agar tidak memicu gesekan di masyarakat.

Baca Juga  PT Berau Coal Dukung Pejuang Sigap Sejahtera Berikan Pendampingan Wujudkan Kampung Maju dan Mandiri

Ia menegaskan bahwa keberadaan posko keamanan tidak boleh dihentikan sebelum ada kejelasan mengenai batas wilayah antara Berau dan Kutai Timur.

“Selama penetapan batas wilayah belum diputuskan secara resmi, posko keamanan harus tetap ada. Fungsinya untuk memastikan kondisi di lapangan tetap aman,” kata Waris.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris

Selain sebagai tempat pengawasan, ia menilai posko tersebut juga mencerminkan kesiapan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri.

Baca Juga  Pelayanan Terpadu di Kelurahan dan Kecamatan Diharap Berbenah

Waris turut mengapresiasi inisiatif warga dan pemerintah kampung yang telah mendirikan posko keamanan di kawasan perbatasan. Menurutnya, langkah itu menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mencegah konflik sejak dini.

Ia menilai upaya tersebut patut didukung karena dapat membantu menjaga hubungan antarwarga di wilayah perbatasan tetap harmonis.

“Langkah masyarakat ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan ada kepedulian untuk menjaga wilayah tetap kondusif dan mencegah potensi konflik,” ujarnya.

Baca Juga  Banyak OPD Tak Hadir di Rakor Pemantapan Porprov Kaltim 2022, Bupati Marag-Marah dan tunda Rapat

Lebih jauh, Waris mendorong pemerintah daerah agar memperkuat fungsi posko keamanan dengan melibatkan aparat keamanan serta pemerintah kecamatan. Dengan koordinasi yang lebih luas, pengawasan di wilayah perbatasan dinilai bisa berjalan lebih efektif.

Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan aparat keamanan, DPRD Berau berharap kondisi di kawasan perbatasan Berau–Kutai Timur tetap stabil hingga persoalan batas wilayah kedua daerah memperoleh kepastian resmi.

Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra

Bagikan:
Berita Terkait