NEWSNUSANTARA BERAU- Persoalan keterbatasan produksi telur di Kabupaten Berau kembali mencuat. Kondisi ini dinilai masih menjadi kendala serius, terutama ketika daerah membutuhkan pasokan dalam jumlah besar untuk berbagai kegiatan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, mengungkapkan bahwa ketidakmampuan peternak lokal dalam memenuhi permintaan terlihat jelas saat kegiatan Bakti Praja yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, kebutuhan telur tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dari dalam daerah.
“Kebutuhan saat Bakti Praja cukup tinggi, tetapi produksi peternak lokal belum sanggup menutupinya. Akhirnya, pasokan harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Sulawesi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sektor peternakan di Berau masih belum berkembang secara maksimal. Padahal, kebutuhan akan komoditas pangan seperti telur dan daging ayam terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat.
Perempuan yang akrab disapa Mala itu menegaskan bahwa ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat berdampak luas, termasuk memicu ketidakstabilan harga di pasaran.
“Kalau terus bergantung pada daerah lain, risiko kenaikan harga pasti ada. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” katanya.
Menurutnya, upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia pun mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus dalam mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu solusi jangka panjang.
“Sudah saatnya kita menjadikan swasembada pangan sebagai target utama, agar kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi secara mandiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar potensi lahan yang belum dimanfaatkan di Berau dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan peternakan. Selain itu, dukungan kepada peternak lokal juga perlu diperkuat, baik melalui bantuan, peningkatan kapasitas, maupun akses pasar.
“Dengan pengelolaan yang baik, saya yakin Berau mampu memenuhi kebutuhan telur dan daging secara mandiri. Dampaknya juga akan terasa pada pengendalian inflasi daerah,” tutupnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
