NEWSNUSANTARA BERAU- Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai tanggapan kritis dari kalangan legislatif daerah. Usulan yang sedang dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri itu didasarkan pada durasi kerja hari Jumat yang relatif singkat, yakni hanya setengah hari.
Namun demikian, DPRD Berau memandang kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, meski menyimpan sejumlah catatan penting.
Ia menilai, waktu libur dua hari di akhir pekan yang telah berjalan saat ini sudah cukup bagi ASN. Penambahan WFH pada hari Jumat justru dikhawatirkan akan menimbulkan kendala baru, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administratif secara langsung.
Menurut Deddy, sektor pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan tetap membutuhkan kehadiran fisik petugas di kantor. Ia mempertanyakan bagaimana skema pelayanan akan dijalankan jika ASN bekerja dari rumah sementara masyarakat tetap datang ke kantor.
“Kalau ASN bekerja dari rumah di hari Jumat, perlu dipastikan dulu bagaimana pelayanan publik tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat yang ingin mengurus KTP atau kartu keluarga justru tidak terlayani dengan baik,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, meskipun hari Jumat merupakan hari kerja yang lebih singkat, waktu tersebut tetap krusial bagi masyarakat untuk menyelesaikan urusan sebelum memasuki akhir pekan. Jika kebijakan WFH diterapkan, ia khawatir efektivitas koordinasi antarpegawai akan menurun.
Selain itu, Deddy juga menyoroti potensi menurunnya etos kerja ASN jika terlalu banyak fleksibilitas waktu kerja. Ia membandingkan dengan instansi pusat yang masih melanjutkan aktivitas kerja setelah jeda salat Jumat, sementara di daerah umumnya pelayanan berakhir lebih cepat.
“Menurut saya, kebijakan ini kurang efisien. Hari Jumat tetap bisa dimaksimalkan untuk bekerja meskipun hanya setengah hari. Jangan sampai terlalu banyak waktu libur yang justru berdampak pada produktivitas,” tegasnya.
DPRD Berau berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di daerah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Deddy pun menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
