NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – DPRD Berau melalui Komisi I meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan tenaga kesehatan, terutama dokter, di wilayah pesisir dan daerah terpencil.
Anggota Komisi I, Thamrin, menilai distribusi tenaga medis saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia menyebut masih terjadi perbedaan antara rencana penempatan dengan kondisi riil di lapangan, yang berdampak pada terganggunya layanan kesehatan di beberapa puskesmas.
Salah satu contoh terjadi di Puskesmas Talisayan yang sempat tidak beroperasi karena kekurangan dokter. Padahal, tenaga medis sebenarnya sudah tersedia, namun belum dapat menjalankan tugas akibat belum terbitnya surat keputusan (SK).
“Dokternya ada, tapi belum bisa bekerja karena SK belum keluar. Akibatnya pelayanan terhenti,” jelasnya.
Thamrin juga menyoroti adanya dokter yang berpindah tugas tidak sesuai dengan komitmen awal saat diterima sebagai CPNS, khususnya bagi mereka yang ditempatkan di wilayah terpencil.
“Seharusnya mereka tetap menjalankan tugas sesuai penempatan awal, karena itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal,” tegasnya.
Permasalahan lain juga ditemukan di Puskesmas Labanan, di mana tenaga kesehatan harus bolak-balik karena fasilitas pendukung seperti rumah dinas belum siap digunakan.
Ketimpangan distribusi tenaga medis ini turut memicu penumpukan pasien di beberapa fasilitas kesehatan, seperti yang terjadi di Puskesmas Biatan yang menerima limpahan pasien dari wilayah lain.
Menurut Thamrin, kondisi ini perlu segera dibenahi melalui evaluasi menyeluruh, termasuk memperkuat koordinasi antara BKPSDM dan Dinas Kesehatan agar penempatan tenaga kesehatan lebih efektif.
“Jangan sampai wilayah yang sudah kekurangan tenaga medis justru semakin ditinggalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyediaan fasilitas yang memadai serta kepastian penugasan menjadi faktor penting untuk mendukung optimalisasi layanan kesehatan di wilayah pesisir dan daerah terpencil di Kabupaten Berau.
Reporter: Akmal | Editor: Hendra
