Saga: Warga Ingin Bangun Usaha, Tapi Terhalang Regulasi

Sabtu, 18 April 2026 07:25 WITA
Penginapan Pulau Derawan

NEWSNUSANTARA BERAU- Ketidakpastian aturan mengenai pembangunan di atas laut di kawasan Pulau Derawan kini menjadi penghambat utama bagi warga yang ingin mengembangkan sektor pariwisata.Situasi ini membuat rencana investasi masyarakat, khususnya dalam penyediaan fasilitas wisata seperti penginapan, tertunda karena aspek legalitas yang belum jelas.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menempatkan pelaku usaha lokal dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, peluang usaha terbuka lebar seiring meningkatnya minat wisatawan, namun di sisi lain, ketiadaan kepastian regulasi membuat masyarakat enggan mengambil risiko.

Baca Juga  Pastikan Pelaksanaan Porprov Siap, Wabup Tinjau PB Porprov
Anggota DPRD Kabupaten Berau,Kalimantan Timur.Saga

“Keinginan masyarakat untuk membangun cukup tinggi, tetapi mereka masih terbentur aturan yang belum jelas. Akhirnya, banyak yang memilih menunggu daripada mengambil langkah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini kewenangan perizinan pembangunan di wilayah laut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah belum dapat memberikan jaminan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Padahal, Pulau Derawan dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Berau yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Ketersediaan fasilitas pendukung dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata di kawasan tersebut.

Baca Juga  Menteri LH Ingatkan Risiko Emisi Insinerator, DLHK Berau Klaim Tetap Lakukan Pengawasan

“Jika fasilitas seperti penginapan dan sarana lainnya tidak berkembang, tentu akan memengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung,” jelasnya.

Dampak dari belum jelasnya regulasi ini, lanjut Saga, sudah mulai terasa dengan tertundanya sejumlah rencana pembangunan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada sektor pariwisata.

Ia pun meminta pemerintah daerah agar lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas persoalan ini.

Baca Juga  Dinkes Diharapkan Aktif Berperan saat Pascabencana

“Perlu ada koordinasi yang lebih intens agar mekanisme perizinan menjadi jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian agar bisa menjalankan usahanya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap rencana pembangunan. Mengingat Derawan merupakan kawasan konservasi, pembangunan harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem yang ada.

“Pengembangan tetap harus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai justru merusak potensi utama yang dimiliki kawasan ini,” pungkasnya.

Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra

Bagikan:
Berita Terkait