NEWSNUSANTARA,BERAU – Ancaman berkurangnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapat perhatian serius di Kabupaten Berau. DPRD setempat menilai kondisi ini bisa memengaruhi jalannya sejumlah program pembangunan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, meminta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) segera merancang langkah strategis agar rencana pembangunan tetap berjalan sesuai target. Ia menegaskan, kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadapi kemungkinan pemangkasan anggaran tersebut.
“Kita tidak boleh menunggu sampai kebijakan itu benar-benar terjadi. Perencanaan harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Menurut Arman, selama ini kontribusi bantuan keuangan dari provinsi tergolong signifikan dalam menopang pembangunan daerah. Karena itu, potensi pengurangan dana harus disikapi dengan penyesuaian kebijakan yang terukur dan responsif.
“Ketergantungan kita cukup besar terhadap Bankeu, jadi ketika ada potensi pengurangan, harus ada langkah cepat untuk menyesuaikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bersikap reaktif ketika kebijakan pemotongan benar-benar terjadi. Perencanaan yang matang, kata dia, menjadi kunci agar program prioritas tetap terlaksana tanpa hambatan berarti.
“Jangan sampai kita baru bergerak saat semuanya sudah terjadi. Itu justru akan mengganggu pelaksanaan program di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arman menilai Bapelitbang memiliki peran sentral dalam menyusun ulang arah kebijakan pembangunan. Lembaga tersebut diharapkan mampu melakukan pemetaan program secara selektif.
“Harus jelas mana kegiatan yang mendesak dan mana yang masih bisa ditunda. Skala prioritas ini penting untuk disusun ulang,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Upaya mencari alternatif pembiayaan dinilai penting guna menutup potensi kekurangan anggaran.
“Kita perlu inovasi dalam mencari sumber pendanaan lain, supaya pembangunan tidak berhenti di tengah jalan,” tambahnya.
Arman menegaskan, penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan sektor-sektor vital. Ia menekankan agar layanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tidak boleh terganggu,” kuncinya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
