NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB-Rapat evaluasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Berau berlangsung tegang setelah Bupati Berau, Sri Juniarsih, meluapkan kekecewaannya terhadap 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas itu membuat bupati geram hingga meneteskan air mata di hadapan peserta rapat.
Rapat yang digelar pada akhir tahun anggaran tersebut seharusnya menjadi momentum penting untuk memastikan capaian program berjalan sesuai target. Namun, absennya sejumlah instansi membuat bupati mempertanyakan komitmen dan keseriusan OPD dalam menjalankan tugas.
“Saya sudah tidak percaya kepada kepala dinas yang diundang Bupati tapi tidak hadir, kecuali ada urusan pelayanan langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Sri Juniarsih menyoroti bahwa banyak OPD baru menyampaikan permasalahan di penghujung tahun, padahal ia telah meminta percepatan serapan anggaran sejak awal tahun. Lemahnya koordinasi ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab stagnasi penyerapan anggaran di beberapa sektor.
“Jangan sampai akhir tahun baru muncul masalah ABCD. Dari Januari sampai Maret saya sudah minta percepatan penyerapan anggaran supaya di akhir tahun tidak keteteran,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti buruknya pelayanan kesehatan, termasuk kurangnya fasilitas dasar di rumah sakit. Ia menilai bahwa serapan anggaran tidak berarti jika tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Serapan bisa 90 persen bahkan 100 persen, tapi kalau pelayanannya tidak ada buktinya, buat apa. Orang sakit itu harus dimanusiakan,” imbuhnya.
Untuk memperkuat pengawasan, ia menyampaikan bahwa Dewan Pengawas dari Provinsi telah dilibatkan agar pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar operasional.
Selain sektor kesehatan, Sri Juniarsih juga menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas sektor, mulai dari DPMK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, JPPKB hingga PKK. Konsolidasi data dianggap penting untuk memperbaiki penilaian kinerja daerah yang sebelumnya sempat menurun.
“Saya tahu anggaran besar, tapi apakah bermanfaat? Itu yang saya tekankan. SPJ harus sesuai manfaat bagi masyarakat, bukan hanya formalitas,” ujarnya menegaskan.
Mengakhiri arahannya, bupati meminta seluruh kepala OPD meningkatkan inovasi, mempercepat realisasi anggaran, menguatkan pelayanan, dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kita sudah mewakafkan diri untuk melayani masyarakat. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Reporter: Akmal // Editor:Edi
