NEWSNUSANTARA.BERAU – DPRD Berau mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) untuk segera mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi potensi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjelang Iduladha 2026.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa peningkatan kebutuhan hewan kurban setiap tahun harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih sistematis. Tanpa langkah persiapan yang matang, menurutnya, risiko beredarnya hewan yang tidak layak serta fluktuasi harga akan sulit dikendalikan.
“Pengawasan harus dilakukan sejak awal, jangan menunggu mendekati hari pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peran DTPHP sangat krusial dalam memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi standar. Pengawasan, kata dia, tidak cukup dilakukan saat penjualan, tetapi harus dimulai sejak proses awal hingga distribusi.
“Pemeriksaan fisik dan riwayat vaksinasi harus dipastikan. Ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit,” tegasnya.
Selain aspek kesehatan ternak, Subroto juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap rantai distribusi guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia meminta pemerintah daerah aktif memantau pergerakan harga serta mengambil langkah cepat jika terjadi lonjakan yang tidak wajar.
“Jangan sampai harga melonjak dan memberatkan masyarakat. Ini juga harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
DPRD berharap, dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan lebih awal, pelaksanaan Iduladha 2026 dapat berjalan lancar. Ketersediaan hewan kurban yang sehat serta harga yang tetap stabil dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang.
Reporter: Akmal | Editor: Hendra
