Dampak Efisiensi Anggaran, Ini Kata Sumadi Terkait PR DPRD

Senin, 14 April 2025 08:15 WITA

NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Sejumlah Rp 106 miliar anggaran tahun 2025 Kabupaten Berau sesuai rencana akan dipangkas dan dialihkan ke beberapa sektor prioritas. Anggaran itu pun kemungkinan akan meningkat, Senin (14/4/2025).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sumadi usai rapat pembahasan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 Kabupaten Berau sesuai Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 tahun 2025.

Baca Juga  323 Laptop Kembali Dibagikan Pemkab Berau

“Kalau kemarin sosialiasinya itu Rp 106 miliar. Hitungan sementara. Tapi bisa bertambah. Tapi mungkin tidak sampai Rp 200 miliar,” ungkapnya.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sumadi

Disampaikannya, anggaran Kabupaten Berau tahun 2025 yang dipangkas sementara itu di luar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga dipangkas karena kebijakan efisiensi tersebut.

“Kalau DAK dan DAU sebesar Rp 76 miliar. Porsi terbesar di DAK. Itu habis di pembangunan jalan, hampir habis. DAU itu hampir Rp 38 miliar,” jelasnya.

Baca Juga  Kejari Pantau Dua OPD yang Buat PAD Merugi, Dewan Ingatkan Kasus Ini Jadi Peringatan!

Diakuinya, anggaran yang dipotong itu berasal dari sektor-sektor non prioritas seperti perjalanan dinas yang dipangkas mencapai 50 persen. Berikutnya, dialihkan ke sektor prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.

“Kalau untuk pendidikan, kesehatan tidak kena pemotongan. Justru pemotongan ini diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Baca Juga  Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah Sambut Baik Dibukanya Jembatan Sambaliung

“Pemotongan ini tidak boleh kurang dari yang diinstruksikan presiden. Kalau lebih kan tidak masalah,” sambungnya.

Terkait penggunaan anggaran efisiensi itu, tambah Sumadi, masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat. Pihaknya, juga memastikan akan melaksanakan dengan baik instruksi presiden tersebut.

“Porsi terbesar masih menunggu juklak. Tapi diarahkan untuk MBG, pendidikan, dan kesehatan. Yang paling besar tiga itu,” tandasnya. (MRK/ADV)

Topik:
Bagikan:
Berita Terkait