NEWSNUSANTARA, BERAU -DPRD Kabupaten Berau menyoroti distribusi biosolar subsidi di wilayah Maratua yang dinilai bermasalah dan merugikan nelayan.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM saat hendak melaut tidak boleh diabaikan.
“Kalau nelayan sampai kesulitan solar, berarti ada yang tidak beres,” tegasnya.
Ia menilai distribusi biosolar seharusnya berpihak kepada nelayan sebagai penerima utama subsidi, bukan justru memicu persoalan di lapangan.
“Subsidi itu untuk membantu nelayan, bukan malah dipersulit,” ujarnya.
Waris juga menyoroti dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran, termasuk indikasi kebocoran ke pihak yang tidak berhak.“Kalau ada oknum bermain, harus ditindak tegas,” katanya.
Ia meminta pengawasan diperketat di titik distribusi, seperti SPBU atau penyalur resmi, agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Jangan sampai jatah nelayan dipakai untuk kepentingan komersial,” tegasnya.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi di Maratua.
“Harus ada evaluasi dan transparansi agar masalah ini tidak berulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menjelaskan penyaluran biosolar telah diatur melalui mekanisme resmi.
“Nelayan harus memiliki izin kapal dan rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya kendala di lapangan, termasuk cepat habisnya stok setelah distribusi.
“Kami akan tindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan,” tegasnya.
DPRD berharap persoalan ini segera ditangani serius agar nelayan tidak terus dirugikan.
“Ini soal keadilan dan keberlangsungan hidup nelayan,” pungkas Waris.
Reporter: Akmal | Editor: Sarno
