NEWSNUSANTARA BERAU- Distribusi aparatur yang tak merata menjadi sorotan utama dalam layanan publik di Kabupaten Berau. Persoalan ini dinilai lebih mendesak dibanding sekadar kekurangan tenaga, karena berdampak langsung pada terganggunya pelayanan dasar di sejumlah wilayah, khususnya kampung dan kawasan pesisir.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengungkapkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya mencukupi. Namun, penempatan yang tidak berbasis kebutuhan membuat sebagian wilayah mengalami kekurangan tenaga, sementara di sisi lain terjadi penumpukan pegawai di pusat kota. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan distribusi sumber daya manusia.
“Secara kuantitas ASN kita cukup, tetapi penyebarannya belum merata. Ada wilayah yang kelebihan, ada juga yang justru kekurangan,” katanya.
Ketimpangan tersebut paling terasa di sektor kesehatan. DPRD Berau menerima laporan bahwa beberapa fasilitas layanan kesehatan di daerah pesisir sempat tidak beroperasi setelah Hari Raya Idulfitri. Situasi ini bukan disebabkan minimnya tenaga medis, melainkan karena keterlambatan pembayaran gaji.
Dokter yang bertugas di wilayah tersebut diketahui merupakan tenaga penugasan khusus yang belum menerima gaji selama dua hingga tiga bulan. Kondisi ini memaksa penghentian sementara layanan kesehatan, yang berdampak besar bagi masyarakat dengan akses terbatas terhadap fasilitas medis.
Masalah serupa juga ditemukan di sektor pendidikan. Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan DPRD, terdapat ketidakseimbangan distribusi guru, terutama tenaga honorer. Sejumlah sekolah kekurangan pengajar hingga menghambat proses belajar mengajar, sementara sekolah lain justru mengalami kelebihan tenaga pendidik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan tenaga kerja belum sepenuhnya mengacu pada kondisi riil di lapangan. Penempatan yang tidak tepat berujung pada ketimpangan layanan dasar antarwilayah.
DPRD Berau pun meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan distribusi tenaga kerja menjadi lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
