NEWSNUSANTARA BERAU- Kondisi pelayanan di RSUD dr. Abdul Rivai kian memantik perhatian publik. Sejumlah persoalan yang mencuat dinilai tidak lagi sekadar gangguan operasional, melainkan sudah mengarah pada krisis pengelolaan yang berisiko terhadap keselamatan pasien.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai berbagai masalah yang terjadi menunjukkan lemahnya tata kelola rumah sakit. Ia menegaskan, fasilitas kesehatan milik daerah semestinya menjadi pilar utama pelayanan masyarakat, bukan justru dibebani persoalan mendasar seperti kekurangan obat dan tekanan keuangan.
Ia menyoroti kejadian kekosongan obat yang sempat terjadi sebagai tanda serius yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, beban utang yang disebut mencapai miliaran rupiah dinilai mencerminkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran rumah sakit.
“Persoalan ini sudah melampaui urusan teknis, karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan pembangunan fisik juga tak luput dari kritik. Proyek pembangunan Gedung Walet yang menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai tidak tepat sasaran, mengingat dana tersebut tetap menjadi bagian dari struktur APBD.
Kondisi tersebut dianggap memperlihatkan ketidaktepatan dalam menentukan prioritas anggaran, yang berdampak pada meningkatnya beban pengeluaran rumah sakit.
Masalah internal turut memperburuk situasi. Keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis hingga berbulan-bulan disebut sebagai bukti lemahnya manajemen. Situasi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.
Abdul Waris menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada pendapatan, melainkan pada pengeluaran yang tidak terkendali. Ia mengingatkan, tanpa pembenahan serius, kondisi serupa berpotensi terus terulang.
“Bagaimana bisa rumah sakit mengalami kekurangan obat dan memiliki utang hingga Rp10 miliar? Ini harus segera ditangani,” tegasnya.
Melalui rekomendasi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit, termasuk opsi pergantian pimpinan.
“Perubahan kepemimpinan perlu dipertimbangkan sebagai langkah untuk memperbaiki layanan kesehatan,” katanya.
DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Berau segera mengambil langkah konkret tanpa penundaan. Pembenahan tata kelola dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar RSUD dr. Abdul Rivai dapat kembali memberikan layanan kesehatan yang profesional, andal, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
