NEWSNUSANTARA BERAU- Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai dilirik sebagai jalan keluar atas keterbatasan rekrutmen tenaga kesehatan di Kabupaten Berau. Opsi ini dinilai memberi ruang gerak lebih luas dibanding mekanisme konvensional yang kerap terbentur aturan administratif.
Pembahasan terkait hal tersebut mencuat dalam rapat antara DPRD Berau bersama Dinas Kesehatan, yang menyoroti berbagai kendala dalam pengangkatan tenaga di fasilitas layanan kesehatan.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menyinggung persoalan nomenklatur jabatan bagi tenaga non-ASN seperti PJLP. Ia menjelaskan bahwa penggunaan nama jabatan tidak boleh tumpang tindih dengan posisi yang sudah diisi oleh ASN.
“Kalau sudah ada PNS dengan jabatan perawat, maka tenaga PJLP tidak bisa menggunakan istilah yang sama. Ini sebenarnya hanya persoalan penamaan dan masih bisa diakali dengan istilah lain,” jelasnya.
Menurut Nurung, penerapan skema BLUD dapat menjadi alternatif karena menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja, tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sari, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berpedoman pada regulasi dari Kementerian Kesehatan, khususnya melalui skema penugasan khusus dalam pemenuhan tenaga kesehatan.
Ia juga menyebutkan bahwa seluruh fasilitas layanan kesehatan di Berau kini telah berstatus BLUD, termasuk Rumah Sakit Talisayan serta 21 puskesmas yang tersebar di wilayah tersebut.
Namun demikian, penerapan BLUD masih dalam tahap penyesuaian. Baik sistem maupun pola pengelolaan di masing-masing fasilitas kesehatan masih terus disempurnakan.
Melalui skema ini, pemerintah daerah berharap kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi dengan lebih luwes, meski tetap memerlukan tahapan administrasi yang tidak singkat.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
