NEWSNUSANTARA,BERAU – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau, M Ichsan Rapi, menyoroti kurangnya keterbukaan sejumlah perusahaan terkait data tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan mereka.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang membahas evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang digelar pada Senin (10/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, politisi yang akrab disapa Daeng Iccang itu menegaskan bahwa pembahasan mengenai penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk persentase atau angka umum tanpa disertai data yang jelas dan terperinci.
Menurutnya, DPRD membutuhkan informasi yang lebih lengkap agar dapat mengetahui secara pasti siapa saja tenaga kerja lokal yang direkrut oleh perusahaan.
“Kalau hanya menyebutkan persentase tanpa data rinci, kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Harus ada data konkret, mulai dari nama, jabatan, hingga asal daerah mereka direkrut,” ujarnya.
Ichsan menilai rapat resmi antara DPRD dan perusahaan seharusnya menjadi forum yang menghadirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penyampaian angka tanpa dukungan informasi yang jelas.
Ia menambahkan, data tenaga kerja lokal yang disampaikan perusahaan seharusnya mencakup berbagai aspek, seperti identitas pekerja, asal kampung atau kecamatan, status kepegawaian, hingga posisi yang ditempati dalam perusahaan.
Selama ini, kata dia, banyak perusahaan mengklaim telah menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Namun klaim tersebut sering kali tidak disertai data yang memungkinkan pemerintah daerah maupun DPRD melakukan verifikasi secara terbuka.
Oleh karena itu, Ichsan berharap perusahaan dapat lebih transparan dalam menyampaikan data ketenagakerjaan sehingga upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal benar-benar dapat terukur dan diawasi bersama. (Adv)
