NEWSNUSANTARA.COM -MALANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Daniel Rohi, meminta Pemerintah Kabupaten Malang mendata penerima pupuk bersubsidi dan mengawasi jalur distribusi pupuk bersubsidi dari produsen hingga ke distributor.
Daniel Rohi, meminta Pemkab Malang mengupdate data petani calon penerima pupuk bersubsidi dan pengawasan distribusinya.
“Dalam hal untuk kesejahteraan para petani , ada dua masalah yang harus dibenahi pemerintah kabupaten Malang. Pertama, data calon pembeli pupuk ini bersifat online maka kita minta jadwal uploud data diperpanjang. Kedua, pengawasan harus dari produsen sampai konsumen. Banyak keluhan distribusi pupuk bersubsidi,” kata Daniel , Jum’at (4/2/2022).
Daniel melanjutkan, sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan tidak adanya pupuk bersubsidi.
“Dengan syarat, para petani minta pada kami agar Pemerintah menetapkan harga yang sesuai dan terjangkau serta stok pupuk yang cukup untuk para petani,” jelasnya.
Itu pula di sampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani merilis adanya mafia dalam distribusi pupuk bersubsidi pada petani.
“Mbak Puan mensinyalir adanya dugaan permainan pupuk bersubsidi oleh mafia mafia pupuk, itu yang kami terima rilis dari Ketua DPR RI,” terang Daniel.
Untuk itu Pemerintah sebaiknya mensubsidi beras yang dihasilkan para petani saat panen.
“Caranya antara lain bagaimana, setiap panen petani disubsidi hasil panen, misalnya dalam satu kilo beras harganya 10 ribu, Pemerintah membeli dari petani 10.500 per kilo, jadi ada subsidi 500 yang diberikan Pemerintah pada petani,” tandasnya.
Daniel meminta perangkat desa untuk mengintervensi pupuk bersubsidi di tingkat Gabungan Kelompok Tani, serta bisa menalangi pembelian pupuk petani menggunakan Dana Desa.
“Pada masalah ini banyak oknum Gapoktan yang baik di Dusun dengan harga HET pupuk wajar. Tapi ada oknum tidak baik harga di atas HET. Maka desa harus mengintervensi pembelian pupuk bersubsidi memakai talangan DD dan saat panen bisa dikembalikan oleh petani,” tandasnya.(Hmz).
