NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB- Sejumlah unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Berau mengikuti rapat virtual bersama Pemerintah Pusat dalam rangka mencegah insflasi dampak dari kenaikan BBM bersubsidi.
Dalam kegiatan yang digelar ruang rapat virtual Kantor Diskominfo Berau, juga dihadiri oleh Asisten II Setkab Berau, Kepala BPKAD Berau, Kapolres Berau, Dandim 0902 Berau, Kajari Berau, dan sejumlah pejabat Terkait lainnya.
Asisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi, pemerintah pusat bersama pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi membahas terkrait berbagai kemungkinan persoalan serta solusinya akibat kenaikan BBM itu. Salah satu arahan yang diberikan pemerintah pusat yakni, 2 persen dari dana bagi hasil digunakan untuk subsidi
Dari dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendorong kegiatan ekonomi kecil dan produksinya.
“Jadi 2 persen dari dana bagi hasil ini, digunakan untuk subsidi. Namun, siapa saja atau sektor mana saja sasarannya, itu belum ditetapkan,” jelasnya.
Menurutnya, dalam waktu dekat, dengan melibatkan OPD Terkait, skema subsidi nanti akan diformulasikan. Apalagi sekarang dijelaskannya, Pemkab juga tengah menyusun anggaran perubahan 2022 dan anggaran 2023.
“Ini masih berproses dan belum diketuk palu. Kadi kesempatan kita untuk memformulasikannya,” jelasnya.
Yang jelas kata Agus, meskipun insflasi terjadi lantaran kenaikan BBM bersubsidi itu, masyarakat Berau harus tetap memiliki daya beli. Dirinya juga mengakui, memang kenaikan harga BBM bersubsidi, sangat berdampak pada ekonomi masyarakat banyak.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tidak terkendali, akibat kenaikan BBM bersubsidi itu, pihaknya juga akan melakukan operasi pasar.
“Nanti kita juga akan perketat operasi pasar juga. Yang jelas, akan dibentuk tim lah,” pungkasnya. (/)
